TIAKUR, Siwalimanews – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan sosialisasi surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
Surat keputusan bersama Nomor: 9 dan Nomor: 8 Tahun 2006 itu tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.
Sosialisasi ini juga mencakup Peraturan Bupati Nomor: 25 Tahun 2021 tentang tata cara pelaporan dan pendaftaran organisasi kemasyarakatan itu berlangsung di Gedung Serbaguna Tiakur, pada Jumat (23/8).
Penjabat Sekda MBD Daud Reimialy dalam sambutan memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pengurus FKUB, tokoh agama, masyarakat, adat, dan pemuda yang telah berperan aktif menjaga kerukunan umat beragama di MBD.
âSelaku pimpinan di daerah ini kami merasa bangga melihat keruÂkunan antar umat beragama yang terjalin selama ini,â ujar Reimialy.
Lebih lanjut, ia menjelaskan pentingnya membedakan antara beribadah dan mendirikan rumah ibadat.
Beribadah lanjutnya adalah hak individu sebagai ekspresi keagamaan personal, sedangkan pembangunan rumah ibadat memerlukan pertimbangan yang lebih luas, baik dari aspek hukum (yuridis) maupun dampak sosial (sosiologis) terhadap masyarakat sekitar.
âBeribadah dan membangun ruÂmah ibadat adalah dua hal yang berbeda. Beribadah merupakan eksÂpresi keagamaan seseorang kepada Tuhannya, sedangkan membangun rumah ibadat adalah tindakan yang berhubungan dengan warga masyaÂrakat lainnya,â terangnya.
Faktor kepemilikan lahan menurutÂnya, kedekatan lokasi dan lain seÂbagainya. Oleh karena itu, memÂbaÂngun rumah ibadat haruslah memÂperhatikan pemenuhan landasan yuridis dan sosiologis.
Pada kesempatan itu ia mendoÂrong para pimpinan organisasi keÂmasÂyarakatan untuk melaporkan kebeÂradaan mereka kepada pemeÂrintah daerah dan menegaskan penÂtingnya peran ormas sebagai elemen penting dalam pembangunan daerah.
Keberadaan ormas katanya, adaÂlah satu bagian dari pemerintahan karena berkontribusi terhadap MBÂD, khususnya dalam bidang kemasÂyaÂrakatan. âPemerintah Maluku Barat Daya berupaya semaksimal mungkin untuk kalau dapat memÂfasilitasi tugas-tugas ormas maupun OKP, sesuai kewenangannya,â teÂgasnya. (S-27)