TIAKUR, Siwalimanews – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya terus mengenjot sejumlah sektor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
Salah satu langkah yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan yakni pemberlakukan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang sudah dilakukan sejak 2021 lalu.
âPenerapan ETPD ini sangat baik dan dapat memperbaiki pengelolaan keuangan daerah sehingga lebih efisien, transparan, serta akuntabel dan pada akhirnya dapat meningkatkan PAD,â kata Bupati MBD Benyamin Thomas Noach dalam rilisnya kepada Siwalima, Selasa (8/7).
Menurutnya, perkembangan digitalisasi keuangan yang pesat beberapa tahun maka perlu menyederhanakan transaksi keuangan menjadi lebih cepat, aman dan efisien.
Digitalisasi keuangan telah mengubah pola hidup masyarakat melakukan transaksi keuangan.
Olehnya itu pemkab juga telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Perda Nomor: 8 Tahun 2021 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Perda Nomor: 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah, Perda Nomor: 4 Tahun 2024 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik.
âJadi kita terus dorong dan maksimalkan sehingga ada peningkatan,â ujarnya.
Dijelaskan, dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, semuanya telah dilaksanakan dalam bentuk digitalisasi/elektronik mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran hingga pelaporan keuangan.
âSaat ini kita lagi berupaya ditahun ini penerimaan pajak dan retribusi pun didigitalisasi. Ini nantinya akan memudahkan pelaku usaha dalam membayar pajak maupun retribusi daerah,â ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah MBD, Obed O.H. Kuara menjelaskan untuk capaian ETPD tahun 2024 berada pada peringkat I di Maluku dan urutan 9 Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Papua.
Lanjutnya, dalam aspek proses penilaian BI misalnya, kategori High Level Meeting (HLM) masih merah, Capacity Building (CB) masih Orange dan Literasi Meeting (LM) masih merah.
âSemoga kerja keras kita tahun ini akan mewujudkan semua aspek proses ini menjadi hijau,â harapnya.(S-28)