DOBO, Siwalimanews – Pemerintah Kabupaten Aru berjanji, akan menuntaskan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I.

Janji ini disampaikan Kepala BPKAD Aru Manuel Siarukin saat rapat dengar pendapat di DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka membahas nasib PPPK tahun 2025, di Ggedung Sita Kena, Senin (25/8) malam.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Aru Feny Loy didampingi Wakil Ketua Udin Belsgaway dan dihadiri oleh tim TAPD, anggota DPRD Aru dan disaksikan ratusan pegawai PPPK itu, pihak BPKAD berjanji akan membayar gaji PPPK paling lambat dua minggu ke depan.

“Keterlambatan pembayaran gaji PPPK ini disebabkan lambatnya penyerahan kelengkapan berkas dokumen persyaratan yang disampaikan beberapa dinas/badan ke BPKAD,” jelas Manuel.

Selain itu keterlambatan memasukan berkas kata Manuel, faktor lain juga adalah, jaringan internet saat ini yang terganggu, sehingga penginputan data PPPK ke sistem terhambat.

“Ini kan bukan gaji orang per orang, sifatnya kolektif kolegial, Jadi kita tidak bisa melakukan penginputan satu persatu,” ucap Manuel.

Meskipun demikian, Manuel menegaskan, pihaknya akan terus berupaya semaksimal mungkin agar pencairan gaji PPPK secepatnya dibayarkan.

Bahkan saat ini, pihaknya sementara melakukan penginputan data, hanya saja terkendala jaringan internet sehingga pihaknya masih belum bisa melakukan penginputan ke sistim.

“Jadi kalau sistim tidak masalah paling lambat 2 minggu, sudah bisa bayarkan gaji PPPK,” tandas Manuel

Ditempat yang sama Sekda Aru Jacob Ubyaan menambahkan, pembayaran gaji PPPK terhitung sejak tanggal mulai bertugas yakni, 1 Mei 2025.

“Anggaran yang dialokasikan untuk PPPK senilai Rp 48 miliar dari pusat dan mereka akan dibayarkan sesuai dengan tanggal mulai tugas,” jelas sekda.

Rapat tersebut juga menghasilkan rekomendasi kepada Pemkab Aru untuk segera membayarkan gaji 1.806 PPPK secepatnya.(S-11)