AMBON, Siwalima.id - Efisiensi anggaran dengan adanya proyeksi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun 2026 membuat Pemerintah Kota Ambon mengambil langkah segera.

Pemkot Ambon kemudian mengeluarkan kebijakan untuk memberlakukan Work From Home (WFH) bagi ASN di tahun 2026 mendatang.

“Selain kebijakan WFH, kami juga berkolaborasi dengan Pemkot dalam pemotongan pokir DPRD,” kata  anggota DPRD Kota Ambon, William Mairuhu, kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, Rabu (26/11).

Ia menjelaskan kesepakatan itu dilakukan pemerintah untuk tetap mengimplementasikan 17 program pemerintah.

“Akan Kita dukung, ini demi perkembangan dan kemajuan Kota,” ungkapnya.

Dijelaskan pemberlakukan WFH dengan skema ASN masuk kerja selama tiga hari kemudian WFH selama dua hari secara bergantian selama sepekan.

“Kebijakan ini bermula dari efisiensi anggaran sehingga Walikota mengeluarkan kebijakan tersebut. Hal ini juga untuk mengu­rangi tingkat pengeluaran karena pendapatan tidak maksimal, “ jelasnya.

Untuk itu, dirinya berharap lewat strategi yang dilakukan pemkot dengan berkolaborasi dengan DPRD, kebutuhan pemerintah di tengah efisiensi anggaran dapat terpenuhi.

“Intinya untuk menghadapi penyesuaian anggaran, Kami dewan tetap mendukung karena terkait dengan kemampuan keuangan negara, DPRD menopang kebutuhan masyarakat di tengah efisiensi,” ungkapnya.

Keterbatasan Anggaran

Sebelumnya Walikota Ambon Bodewin Wattimena saat apel di Balai Kota, Senin (24/11) menjelas­kan kalau pemerintah sedang me­nyesuaikan kebijakan anggaran sehubungan dengan adanya pengu­rangan TKD di tahun 2026.

Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan anggaran untuk meme­nuhi berbagai kebutuhan pelayanan publik.

Sebagai langkah penyesuaian, kita akan melakukan efisiensi pada belanja pegawai, termasuk kemung­kinan pengurangan tambahan peng­hasilan pegawai,” ungkap walikota.

Selain itu, pemkot juga tengah menyiapkan skema pola kerja bergilir kepada para pegawai setiap Mi­nggu.

“Staf nanti masuk kerja selama tiga hari kemudian WFH dua hari. Minggu ini yang masuk tiga hari akan bekerja dari rumah dua hari, dan minggu berikutnya bergantian,” terangnya.

Ia memastikan kebijakan ini juga diterapkan di sejumlah kementerian dan lembaga lain. Tahun depan besaran TKD dapat kembali seperti sebelumnya, serta menegaskan saat ini pemerintah harus realistis terhadap kondisi fiskal.

“Tidak ada kepala daerah yang ingin mengambil kebijakan yang tidak populer, tetapi demi kebaikan Ambon kita harus menyesuaikan semua hal,” ungkapnya.

Selain persoalan anggaran, ia juga juga menyoroti pentingnya disiplin pelaporan kinerja perangkat daerah kepada pemerintah pusat.

Ia mengingatkan penilaian peme­rintah pusat sangat bergantung pada kelengkapan laporan daerah.

“Walaupun kita kerja sebagus apa pun di Ambon, tetapi kalau laporan itu tidak pernah kita masukkan ke pemerintah pusat, kita tidak akan dinilai bekerja dengan baik,” urainya.

Orang nomor satu di ambon juga meminta Sekretaris Kota mengin­ven­tarisasi seluruh indeks kinerja yang menjadi kewajiban tiap OPD dan memastikan pelaporannya berjalan dengan baik.

“Kalau OPD yang berkewajiban melaporkan tidak melakukannya, maka kita dinilai tidak berkinerja baik,” tandasnya. (S-10)