AMBON, Siwalimanews – Puluhan pedagang yang selama ini menempati ruko di Kawasan Pasar Mardika diancam oleh pemerintah provinsi agar segera mengosongkan lokasi jualan.
Mereka diberikan batas waktu 12 hari kedepan untuk mengosongkan barang-barang dagangan dari dalam bangunan yang dikelola oleh PT Bumi Perkasa Timur.
PT Bumi Perkasa Timur selama ini mengelola ruko-ruko di lahan milik pemerintah di dalam Pasar Mardika sekaligus retribusi yang dipungut juga disetor ke Pemprov Maluku.
Merasa diintimidasi pemerintah, puluhan pedagang kemudian meÂngadukan masalah ini ke DPRD Maluku untuk dicarikan solusi.
Kehadiran para pedagang ke kantor dewan ini diterima Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw bersama deÂngan anggota komisi, Selasa (30/5).
Usai pertemuan RR sapaan akrab Richard Rahakbauw kepada warÂtawan mengaku kalau waktu yang diberikan oleh Pemprov Maluku terlalu singkat.
âDalam pertemuan itu, kami tahu mereka (pedagang) diperintahkan segera mengosongkan bangunan ruko dengan waktu 12 hari kedepan,â jelas Rahakbauw.
Untuk itu dirinya balik mengÂancam Pemerintah Provinsi Maluku maupun penyelola roko PT Bumi Perkasa Timur untuk tidak melakuÂkan gerakan apapun kepada pedaÂgang.
âKami minta Pemprov tidak boleh melakukan gerakan apapun kepada pedagang di Pasar Mardika,â anÂcamnya.
Guna menyelesaikan permasaÂlahan di Pasar Mardika antara pemerintah dengan pedagang telah telah berlangsung sejak lama, DPRDÂ kemudian membentuk panitia khusus.
Pansus Pasar Mardika kini telah bekerja, untuk itu menurutnya Pemprov Maluku harus menunggu putusan yang nantinya diputuskan oleh pansus.
âArtinya, sebelum adanya keÂputusan Pansus, Pemerintah ProÂvinsi Maluku termasuk PT Bumi Perkasa Timur tidak boleh melakuÂkan tindakan apapun, termasuk mengusir pedagang yang menempati ruko Mardika,â terangnya.
âSetelah ini kita akan minta PimÂpinan DPRD untuk menyurati PemÂprov agar sementara jangan dilaÂkukan tindakan sebelum Pansus memutuskan masalah ini,â jelasnya.
Ia menambahkan persoalan yang terjadi di Pasar Mardika cukup baÂnyak dan membutuhkan kesepaÂkatan bersama soal pengelolaan Pasar Mardika.
âIni perlu dilakukan secara terarah guna mendatangkan pendapatan bagi daerah,â urainya. (S-20)