SIWALIMA.id > Berita
PDIP Gelar Dialog Publik Bahas Nasib Daerah
Daerah | Jumat, 16 Mei 2025 pukul 23:10 WIT

AMBON, Siwalimanews – DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku menggelar dialog publik guna membahas dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.

Efisiensi anggaran dinilai berpengaruh terhadap keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di Maluku.

Ketua Panitia Pelaksana, Samson R Atapary, dalam konferensi pers, di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Maluku, Karang Panjang, Ambon, Kamis (15/5) mengaku dialog akan digelar pada 17 Mei nanti.

Ia menyebut efisiensi anggaran bukan sekadar relokasi dana antarsektor, melainkan pemangkasan signifikan terhadap dana transfer ke daerah termasuk Dana DAU dan DAK.

“Maluku sangat bergantung pada transfer dari pusat. Dari total APBD sekitar 3,2 triliun, hanya 25 persen yang bersumber dari PAD. Sisanya sangat tergantung pada pusat,” ujarnya.

Ia memaparkan dari hasil identifikasi sementara, nilai pemotongan yang akan dialami Maluku diperkirakan mencapai Rp3 triliun dari total dana transfer pusat yang selama ini mencapai sekitar Rp20 triliun per tahun.

“Sebagian besar pemotongan menyasar proyek infrastruktur yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja melalui program padat karya,” jelasnya.

Untuk itu dialog publik tersebut akan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Bappeda Maluku untuk membahas ruang fiskal daerah, perwakilan BI guna memetakan dampak terhadap sektor riil dan UMKM, serta akademisi dan sosiolog untuk menelaah dampak sosial dan kultural.

“Kita tidak menolak realitas efisiensi anggaran ini. Tapi kita tidak bisa berpasrah. Harus ada upaya kolektif agar pelayanan publik tetap berjalan, ekonomi tetap tumbuh, dan stabilitas sosial tetap terjaga,” tegasnya.

Dalam dialog ini juga akan hadir anggota DPR Mercy Barends, untuk memberikan perspektif kebijakan anggaran dari tingkat pusat.

“DPD PDI Perjuangan Maluku berharap, dialog ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah agar dapat menyikapi kebijakan efisiensi secara bijak dan antisipatif,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Panitia, Amin Buton menambahkan kebijakan efisiensi anggaran berimbas langsung terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, terutama di sektor pelayanan dasar.

“Butuh perhatian serius. Dari sisi fiskal, daya beli masyarakat akan menurun. Sementara dari sisi moneter, efisiensi anggaran dapat memicu inflasi dan mendorong kenaikan suku bunga bank,” ujar Amin.

Ia menjelaskan, suku bunga yang tinggi akan membuat pelaku usaha enggan mengambil kredit produktif, yang pada akhirnya menekan pertumbuhan sektor UMKM. (S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps