AMBON, Siwalimanews – Masyarakat di pegunungan Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) harus menjerit dan minta perhatian pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi lantaran pembangunan jalan yang menghubungkan negeri-negeri di kecamatan tersebut harus terhalang patok Hutan Lindung.
Keberadaan patok tersebut memÂbungkam langkah Dinas PUPR KaÂbuÂpaten SBB menghentikan seluruh kegiatan pembukaan infrastruktur jalan yang menghubungkan Negeri Ahiolo, Abio, Huku Kecil, Watui dan Somit Pasinaru.
Sejumlah tokoh masyarakat di negeri-negeri itu kepada Siwalima di Ambon Kamis (16/10) mengecam keras keberadaan patok yang disiÂnyalir milik Dinas Kehutanan Provinsi Maluku itu.
âKami meminta perhatian PemÂprov Maluku dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan Dinas PUPR Kabupaten SBB untuk sikapi kondisi jalan di pegunungan Elpaputih. Masyarakat sangat membutuhkan ruas jalan itu lantaran sejak Indonesia merdeka hingga saat ini masyarakat pegunungan Elpaputih selalu menyeberangi sungai-sungai besar menggunakan rakit untuk menjajal hasil kebun di pasar. Cukup sengsara. Olehnya itu kami minta perhatian pemerintah,â ungkap Jonias Letekay.
Tokoh masyarakat lainnya MiÂliova Letekay juga menyayangkan penghentian sementara pembanguÂnan ruas jalan sepanjang kurang lebih 48 Km hanya karena keberaÂdaan Patok Hutan Lindung.
Menurut Meliova, sagat tidak adil ketika lahan dimana terdapat patok Hutan Lindung itu dulunya merupaÂkan jalan logging salah satu peruÂsahaan IPK/HPH yang diberikan izin operasionalnya oleh Dinas KehutaÂnan Provinsi Maluku. Namun sayang, pembukaan jalan untuk kepentingan masyarakat atau keÂpentingan umum harus dihalangi dengan alasan Hutan Lindung.
âIni kan aneh bin ajaib, jalan ini kebutuhan infrastruktur masyarakat dan itu harus diutamakan. Kalau unÂtuk kepentingan perusahaan (cuÂkong Red) pemerintah cepat, tapi untuk kepentingan masyarakat umum dipersulit. Kalau cara-cara seÂperti ini daerah akan terus tertinggal. Orang tidak lagi mau berinvestasi di SBB karena infrastruktur jalan minim bahkan tidak ada sama sekali. PeÂmerintah daerah baik provinsi mauÂpun kabupaten jangan menutup mata, ini soal kebutuhan infrastrukÂtur penting yakni jalan raya,â tanÂdasnya.
Dikatakan, dihentikannya pembuÂkaan jalan lingkar pegunungan Elpaputih lantaran adanya klaim kawasan tersebut Hutan Lindung oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, mengindikasikan pemerinÂtah daerah baik provinsi maupun kabupaten tebang pilih.
Letekay bersaudara ini geram lantaran Jalan Inamosol Kabupaten SBB yang dibangun beberapa waktu lalu, kawasan tersebut juga berÂstatus hutan lindung tapi pembaÂngunannya tetap jalan karena keÂpentingan masyarakat setempat.
âTapi kenapa jalan lingkar peguÂnungan Elpaputih harus dihentikan hanya lantaran patok kawasan itu Hutan Lindung. Kan tidak ada aktiÂvitas apapun yang merusak kawasan hutan tersebut. Hanya membuka jalan untuk kepentingan masyaraÂkat. Seharusnya pemerintah daerah mensupport dan semangat dalam kebersamaan membangun bumi Saka Mese Nusa tercinta ini. Bukan mengÂhambat proses pembangunan yang sudah berjalan,â pungkas keduanya.
Mereka meminta perhatian Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten SBB untuk meninjau ulang patok yang diklaim Hutan Lindung tersebut. (S-07)