NAMLEA, Siwalimanews – Para cukong yang beroperasi di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru di diduga akan memecah belah tatanan masyarakat adat.

Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan menindak tegas dan mengambil langkah hukum atas

Menyingkapi masalah tersebut, Kepala Persekutuan Hukum Adat Regentschap Kayeli, Ibrahim Wael, memintakan Bupati, Ikram Umasugi dan Gubernur menindak tegas aktivitas di GB.

Ia menduga ada terjadi praktik de­vide et impera yang dilakukan oleh oknum pejabat dan pengusaha asing untuk memecah belah persatuan masyarakat adat di daerah itu.

Menurut Ibrahim Wael, hal ini tidak hanya merusak tatanan adat, tetapi juga mengancam keberlan­jutan wilayah hukum adat Petuanan Kayeli.

“Praktik tambang ilegal di Gunung Botak telah menciptakan perpeca­han di dalam masyarakat. Muncul­nya kelompok-kelompok baru yang mengklaim sebagai “raja” dengan wilayahnya sendiri, sementara ibukota Regentschap Kayeli diabai­kan, menjadi bukti nyata rusaknya struktur adat,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (23/8).

Padahal, seharusnya Regents­chap Kayeli menjadi pusat admini­strasi awal untuk seluruh proses perizinan yang sah, memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati.

Ia juga menyoroti keanehan dalam proses administrasi perizinan. Mes­ki­pun lokasi tambang berada di Ke­camatan Teluk Kayeli, Desa Kayeli, dan pertemuan masyarakat adat dilakukan di Regentschap Liliali, proses administrasi perizinan justru keluar melalui Kecamatan Waelata.

Ia juga menegaskan sebagai ke­pala pewaris, dirinya belum pernah memberikan persetujuan atau res­pons terhadap pengajuan izin tam­bang, meskipun ada anggota ke­luarganya yang terlibat dengan para pengusaha tambang.

Praktik yang tak bertanggung jawab ini membuat banyak investor yang sebenarnya berminat secara legal di Gunung Botak menjadi korban,” katanya.

Untuk itu ia  berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan tegas. Ia secara khusus meminta Bu­pati Buru, Ikram Umasugi, dan Gu­bernur Maluku, Hendrik Lewerissa untuk bekerja sama menghentikan permainan para “cukong-cukong tambang nakal” di wilayahnya.

Menurutnya, tanpa intervensi pemerintah, situasi akan semakin tak terkendali dan mengancam kesejah­teraan serta kedaulatan masyarakat adat Kayeli. “Pentingnya melindungi hak-hak masyarakat adat dan wilayah mereka dari eksploitasi yang merusak,” ujarnya.

Penertiban Aktivitas di GB

Sebelumnya diberitakan, Komit­men Pemerintah Provinsi Maluku untuk menghentikan semua aktivitas PETI di kawasan Gunung Botak.

Dalam rapat teknis yang dipimpin Gubernur Hendrik Lewerissa pada  Rabu (30/7) dihadiri   Kapolda  Ma­luku Irjen Pol Eddy Sumitro Tam­bunan, Kepala BIN Daerah Maluku Marsma R. Harys Soeryo Mahen­dro, perwakilan Kodam XV Patti­mura, dan pihak Kejaksaan Tinggi.

Pada kesempatan itu gubernur mengaku  upaya penertiban yang telah dilakukan membuahkan hasil awal. Sekitar 70 persen para pelaku PETI telah meninggalkan Gunung Botak berkat operasi aparat, meski masih ada sebagian yang bertahan.

“Saya tidak mau penertiban ini hanya bersifat temporer. Kalau hanya bersih sesaat, lalu kembali lagi. Negara harus hadir, tertibkan, dan pastikan tidak ada ruang untuk main-main,” pintanya dalam rapat yang ber­langsung di Kantor Guber­nur.

Untuk itu, Pemprov Maluku akan membentuk tim terpadu penertiban GB yang terdiri dari unsur TNI, BIN, Kejaksaan, serta pemerintah pro­vinsi dan kabupaten.

Tim ini akan beroperasi secara resmi melalui surat keputusan Gubernur dan didukung oleh alokasi anggaran dari APBD.

Pada kesempatan itu ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap keberadaan orang asing yang diduga ikut terlibat dalam praktik tambang ilegal.

“Kita akan menggandeng pihak Imigrasi guna memastikan seluruh aktivitas di lokasi tambang sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Selain dibentuknya tim terpadu, ada juga call center yang akan di­bangun untuk menampung laporan masyarakat yang difokuskan pada deteksi dini penggunaan zat berba­haya seperti merkuri dan sianida yang mengancam keselamatan war­ga serta merusak lingkungan.

Gubernur pun menanggapi status 10 koperasi tambang yang telah memperoleh izin resmi.

Menurutnya, operasional kope­rasi tersebut belum bisa dimulai sebelum batas wilayah ditentukan secara jelas dan situasi kawasan benar-benar stabil dan tertib. “Kami harus pastikan dulu batas wilayah masing-masing dan kondisi sudah benar-benar tertib. Tidak bisa masuk sembarangan,” ujarnya. (S-15)