AMBON, Siwalimanews – Akademisi Institute Agama KrisÂten Negeri (IAKN) Ambon, James Pakniany meminta agar pemerinÂtah daerah harus memÂbentuk puÂsat kajian dan resolusi konflik bekerja sama dengan Perguruan Tinggi.
âIni menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah, karena selama ini penanganan konflik yang diÂlakukan tidak tuntas dan persoalan yang disikapi tidak dilihat dari akar masalahnya, sehingga perlu bekerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk membentuk pusat kajian dan resolusi konflik,â ungkap Pakniany, dalam menyampaikan materinya dalam Forum KolaboÂratif Pemuda & Pemerintah MeresÂpon Konflik untuk Demokrasi Inklusi, yang berlangsung di Café Ujung JMP, Kamis (17/7).
Penyebab terjadinya konflik di Maluku, kata dia, sangat beragam seÂsuai dengan bentuk-bentuk konflik yang terjadi. Namun, yang terlihat sebagai penyebab terjadiÂnya konflik bukanlah hal yang fundamental, karena itu mesti dikaji adalah akar masalah yang menyeÂbabkan terjadinya konflik tersebut.
Ia membeberkan data konflik Maluku yang terjadi 2022-2023, yakni konflik Pelauw-Kariuw, Hulaliu-Aboru, Pemuda di Stain Ambon, konÂflik di Kepulauan Kei, konflik di Kota Tual, konflik antar dusun di Tulehu, konflik Wakal-Hitumesing. KemuÂdian di tahun 2025, ada konflik antar pemuda di Tugu Trikora, konflik antar pemuda di Malra, kelompok pemuÂda di Kecamatan Salahutu dan konÂflik Sawai-Masihulan-Rumaholat.
âDari semua konflik itu maka daÂpat disimpulkan beberapa peÂnyeÂbab yakni konflik agrarian yang mencaÂkup batas tanah dan kepeÂmilikan tanah serta konflik etnisitas yang mencakup perbedaan kamÂpung dan egoisme anak muda,â ujarnya.
Dikatakan, dua konflik ini perlu diÂanalisis lebih mendalam sehingga dapat diketahui dengan benar masaÂlah utama yang menyebabkan terjaÂdinya konflik. Hal ini akan berdampak pada strategi yang akan didesain dalam menyelesaikan konflik.
âDalam merespons konflik, mediator perlu memiliki strategi jitu sehingga proses yang dilakukan dapat memberikan dampak positif bagi pihak-pihak yang berkonflik, dengan dua cara yakni respon cepat dan respon cerdas,â jelasnya.
Dijelaskan, dalam menangani konÂflik, respon cepat merupakan salah satu cara yang dilakukan deÂngan tujuan untuk meredam konflik sehingga tidak terjadi eskalasi namun untuk menyelesaikan konfÂlik maka membutuhkan cara kerja yang cerdas dengan mendesain strategi melalui pendekatan metodologi ilmiah.
âKonflik seperti bom waktu, suatu saat akan terjadi kembali karena itu penting untuk menyelesaikan konflik dari akarnya,â tandasnya.
Ia menegaskan, kerja-kerja perÂdamaian selama ini telah massif dilakukan oleh LSM serta komuÂnitas-komunitas anak muda namun proses-proses tersebut hanya bersifat meredam konflik tanpa menyelesaikan akar masalahnya, maka langkah strategi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik yakni melalui penelitian. Hasil penelitian tersebut selanjutnya menjadi rekomendasi untuk dilakuÂkannya rekonsiliasi pihak-pihak yang berkonflik, sehingga perlu membentuk pusat kajian dan resolusi konflik di Maluku.
Merajut Damai
Yang dapat dilakukan bersama untuk merancang respons damai yakni pendidikan perdamaian iniÂsiatif bersama untuk meningkatkan literasi konflik dan perdamaian, mekanisme dialog membentuk forum dialog rutin antara pemuda dan pemerintah, penguatan kapaÂsitas pelatihan terhadap pemuda dalam mediasi dan resolusi konÂflik, kampanye positif kolaborasi dalam menyebarkan narasi perdaÂmaian dan toleransi serta kebijaÂkan pro pemuda dimana pemerintah merancang kebijakan yang inklusif bagi partisipasi pemuda.
âKolaborasi antar pemuda dan peÂmerintah adalah kunci untuk memÂbangun demokrasi inklusif. DeÂngan mengatasi tantangan yang lebih berdaya berpartisipasi dan berÂkeadilan, mari kita terus berinoÂvasi,â ungkap Zairin Salampessy, PeÂkerÂja Perdamaian & Jurnalis Senior dalam materinya dengan topik MeÂrajut Damai, Menyulam DemoÂkrasi di Titik Temu Pemuda dan Negara.
Sebelumnya, Direktur Yayasan Pengembangan dan PemberdaÂyaan Masyarakat (YPPM), Abdulgani Fabanjo saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yakni mendorong terciptanya ruang kolaÂboratif yang inklusif antara pemuda dan pemerintah untuk merespon poÂtensi konflik di masyarakat, meÂngidentifikasi tantangan partisipasi pemuda dalam pengelolaan konflik social, merumuskan strategi dan reÂkomendasi kebijakan yang menduÂkung demokrasi inklusif dan mendorong partisipasi pemuda secara bermakna serta membaÂngun jejaring lintas sektor antara komunitas pemuda, organisasi masyarakat sipil, dan instansi pemerintah untuk kolaborasi jangka panjang dalam pencegaÂhan konflik. (S-08)