SIWALIMA.id > Berita
Pakniany: Pemda Harus Bentuk Pusat Kajian dan Resolusi Konflik
Daerah | Jumat, 18 Juli 2025 pukul 23:13 WIT

AMBON, Siwalimanews – Akademisi Institute Agama Kris­ten Negeri (IAKN) Ambon, James Pakniany meminta agar pemerin­tah daerah harus mem­bentuk pu­sat kajian dan resolusi konflik bekerja sama dengan Perguruan Tinggi.

“Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah, karena selama ini penanganan konflik yang di­lakukan tidak tuntas dan  persoalan yang disikapi tidak dilihat dari akar masalahnya, sehingga perlu bekerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk membentuk pusat kajian dan resolusi konflik,” ungkap  Pakniany, dalam menyampaikan materinya dalam Forum Kolabo­ratif Pemuda & Pemerintah Meres­pon Konflik untuk Demokrasi Inklusi, yang berlangsung di Café Ujung JMP, Kamis (17/7).

Penyebab terjadinya konflik di Maluku, kata dia, sangat beragam se­suai dengan bentuk-bentuk konflik yang terjadi. Namun, yang terlihat sebagai penyebab terjadi­nya konflik bukanlah hal yang fundamental, karena itu mesti dikaji adalah akar masalah yang menye­babkan terjadinya konflik tersebut.

Ia membeberkan data konflik Maluku yang terjadi 2022-2023, yakni konflik Pelauw-Kariuw, Hulaliu-Aboru, Pemuda di Stain Ambon, kon­flik di Kepulauan Kei, konflik di Kota Tual, konflik antar dusun di Tulehu, konflik Wakal-Hitumesing. Kemu­dian di tahun 2025, ada konflik antar pemuda di Tugu Trikora, konflik antar pemuda di Malra, kelompok pemu­da di Kecamatan Salahutu dan kon­flik Sawai-Masihulan-Rumaholat.

“Dari semua konflik  itu maka da­pat disimpulkan beberapa pe­nye­bab yakni konflik agrarian yang menca­kup batas tanah dan kepe­milikan tanah serta konflik etnisitas yang mencakup perbedaan kam­pung dan egoisme anak muda,” ujarnya.

Dikatakan, dua konflik ini perlu di­analisis lebih mendalam sehingga dapat diketahui dengan benar masa­lah utama yang menyebabkan terja­dinya konflik. Hal ini akan berdampak pada strategi yang akan didesain dalam menyelesaikan konflik.

“Dalam merespons konflik, mediator perlu memiliki strategi jitu sehingga proses yang dilakukan dapat memberikan dampak positif bagi pihak-pihak yang berkonflik, dengan dua cara yakni respon cepat dan respon cerdas,” jelasnya.

Dijelaskan,  dalam menangani kon­flik, respon cepat merupakan salah satu cara yang dilakukan de­ngan tujuan untuk meredam konflik sehingga tidak terjadi eskalasi namun untuk menyelesaikan konf­lik maka membutuhkan cara kerja yang cerdas dengan mendesain strategi melalui pendekatan metodologi ilmiah.

“Konflik seperti bom waktu, suatu saat akan terjadi kembali karena itu penting untuk menyelesaikan konflik dari akarnya,” tandasnya.

Ia menegaskan, kerja-kerja per­damaian selama ini telah massif dilakukan oleh LSM serta komu­nitas-komunitas anak muda namun proses-proses tersebut hanya bersifat meredam konflik tanpa menyelesaikan akar masalahnya, maka langkah strategi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik yakni melalui penelitian. Hasil penelitian tersebut selanjutnya menjadi rekomendasi untuk dilaku­kannya rekonsiliasi pihak-pihak yang berkonflik, sehingga perlu membentuk pusat kajian dan resolusi konflik di Maluku.

Merajut Damai

Yang dapat dilakukan bersama untuk merancang respons damai yakni pendidikan perdamaian ini­siatif bersama untuk meningkatkan literasi konflik dan perdamaian, mekanisme dialog membentuk forum dialog rutin antara pemuda dan pemerintah, penguatan kapa­sitas pelatihan terhadap pemuda dalam mediasi dan resolusi kon­flik, kampanye positif kolaborasi dalam menyebarkan narasi perda­maian dan toleransi serta kebija­kan pro pemuda dimana pemerintah merancang kebijakan yang inklusif bagi partisipasi pemuda.

“Kolaborasi antar pemuda dan pe­merintah adalah kunci untuk mem­bangun demokrasi inklusif. De­ngan mengatasi tantangan yang lebih berdaya berpartisipasi dan ber­keadilan, mari kita terus berino­vasi,” ungkap  Zairin Salampessy, Pe­ker­ja Perdamaian & Jurnalis Senior dalam materinya dengan topik Me­rajut Damai, Menyulam Demo­krasi di Titik Temu Pemuda dan Negara.

Sebelumnya, Direktur Yayasan Pengembangan dan Pemberda­yaan Masyarakat (YPPM), Abdulgani Fabanjo saat membuka kegiatan tersebut mengatakan,  tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yakni mendorong terciptanya ruang kola­boratif yang inklusif antara pemuda dan pemerintah untuk merespon po­tensi konflik di masyarakat, me­ngidentifikasi tantangan partisipasi pemuda dalam pengelolaan konflik social, merumuskan strategi dan re­komendasi kebijakan yang mendu­kung demokrasi inklusif dan mendorong partisipasi pemuda secara bermakna serta memba­ngun jejaring lintas sektor antara komunitas pemuda, organisasi masyarakat sipil, dan instansi pemerintah untuk kolaborasi jangka panjang dalam pencega­han konflik. (S-08)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps