AMBON, Siwalimanews – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Ambon tahun 2024 menunjukan penyerapan Pendapatan Asli Daerah tak memenuhi target.
Pasalnya, dari angka yang ditentukan yakni sekitar Rp224 milliar, Pemkot Ambon hanya mampu menyerap anggaran sekitar Rp175 juta atau sekitar 78 persen.
Buntut dari anjloknya PAD Kota Ambon yang tak mencapai target, maka DPRD Kota Ambon membentuk Panitia Kerja Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi.
Ketua Panja Zeth Pormes kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya usai rapat perdana panja, Jumat (16/5) mengatakan, pencapaian PAD Kota Ambon saat ini masalah utamanya adalah, terjadi sejumlah kebocoran yang membuat daerah merugi.
“Kebocoran yang dimaksud bukan manipulatif, namun ada potensi pendapatan OPD yang tidak dimaksimalkan, akhirnya daerah dirugikan,” ujar Pormes.
Pormes menjelaskan, berdasarkan hasil temuan yang menggambarkan kebocoran dimaksud, seperti usaha Rumah Makan Padang di Kota Ambon yang semakin banyak, namun dalam pengawasan yang dilakukan DPRD, terdapat banyak pembayaran retribusi yang administratif dan tertanggung jawab.
“Kita temukan masih ada yang menggunakan metode non tunai. Ada yang sudah y elektronik, ada yang pembayaran tunai bahkan ada yang masih pakai taksasi atau perkiraan,” ungkap Pormes.
Selain itu, pengunaan air tanah di sejumlah developer perumahan di Kota Ambon, dimana Pemkot Ambon tidak menggunakan meteran sebagai alat ukur pembayaran, namun menggunakan metode taksasi.
“Meter air bawah tanah Citra Land dulu tidak dipasang meter di sumur induk, makanya bayar ke pemkot pake taksasi atau perkiraan, beda hal kalau pasang meter bisa dibayar 10 kali lipat dari taksasi, padahal sumur induk itu dipakai untuk dialiri ke perumahan punya mereka, juga digunakan untuk membangun perumahan tersebut. Ditambah dari pihak pengelola pun tagih biaya air dari warga di perumahan. Nah kebocoran artinya kita merugi karena tidak ketat dalam pengelolaan,” urai Pormes.
Atas dasar tersebut kata Pormes, Panja DPRD dibentuk untuk membantu Pemkot Ambon, dimana Panja DPRD akan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem perpajakan dan retribusi, sehingga diharapkan di tahun yang akan datang pajak dan retribusi akan meningkat.
“Paling tidak harus transparan, berbasis digitalisasi. Kita juga akan gali ekstensifikasi pajak baru yang mungkin bisa dikelola, serta lewat panja juga bisa hasilkan regulasi-regulasi yang berdampak pada pendapatan daerah,” jelasnya.(S-10)