AMBON, Siwalimanews – Ombudsman RI Perwakilan MaÂluku menyerahkan hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 kepada Wakil Walikota Tual, Usman Tamnge, di Ruang RaÂpat Kantor Ombudsman RI PerÂwakilan Maluku, Senin (6/2).
Selain penyerahan hasi penilaian, Ombudsman RI Perwakilan Maluku juga memberikan sertifikat pengharÂgaan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual sebagai OPD dengan nilai tertinggi di Kota Tual yaitu 69,56.
5 OPD yang menjadi objek peÂnilaian adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas KeseÂhatan, Dinas Sosial, Dinas PenaÂnaman Modal dan Pelayanan TerÂpadu Satu Pintu dan Dinas PenÂdidikan.
Kepala Ombudsman Maluku, Hasan Slamat menyampaikan, peniÂlaian bertujuan sebagai upaya penÂcegahan maladministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara kompreÂhensif dimana menghasilkan opini pengawasan pelayanan publik yang dijadikan acuan kualitas.
âPenilaian mendorong perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan terhadap maladministrasi melalui pemenuhan standar pelayanan, pemenuhan saÂrana prasarana, peningkatan kompeÂtensi penyelenggara layanan, serta kualitas pengelola pengaduan pada tiap unit pelayanan publik baik di pemerintah pusat maupun pemeÂrintah daerah,â ungkapnya.
Mengenai penilaian di Pemerintah Kota Tual, Hasan mengungkapkan, Pemerintah Kota Tual sendiri mengÂalami peningkatan dari zona merah ke zona kuning.
âAda kemajuan karena sebelumnya itu Pemkot Tual berada pada zona Merah dalam hal kepatuhan Pelayanan publik. Ini ada peningkatan dari zona merah ke zona kuning,â ujarnya.
Kemudian, ia menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Tual belum bisa meraih zona hijau yaitu minimnya sumber daya serta website pada instansi-instansi tersebut.
Wakil Walikota Tual, Usman Tamnge menjelaskan bahwa penyerahan hasil penilaian dan pemberian penghargaan adalah sebagai motivasi agar ke 5 OPD tersebut terus memperbaiki kinerja sehingga bisa mendapatkan hasil penilaian yang lebih baik di tahun 2023.
âKami akan lakukan pembenaÂhan dan melengkapi sisi kekuÂrangan kami sebagai penyeleÂngÂgara pelayanan publik,â ujarnya.
Kedepannya, Ombudsman RI Perwakilan Maluku berharap adanya kerja sama untuk melakukan pendampingan dengan Pemerintah Kota Tual sebelum dilakukannya penilaian pada tahun ini.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Walikota Tual, Usman Tamnge, perwakilan dari OPD yang di nilai yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pendidikan, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku dan Tim Keasistenan Pencegahan Maladministrasi.
untuk diketahui, nilai OPD dan 2 Puskesmas di Kota Tual masing-masing Dinas Kesehatan dengan nilai 56.68; Â Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 69.56; Puskesmas UN dengan nilai 47.31; Puskesmas Taar dengan nilai 52.02;Â Dinas Pendidikan dengan nilai 47.34; Dinas Sosial dengan nilai 46.25 serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai 64.69. (S-08)