AMBON, Siwalimanews – Ombudsman PerwaÂkilan Maluku menemuÂkan mutasi sejumlah Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah KaÂbuÂpaten Maluku Barat Daya tidak sesuai atuÂran, tetapi dilaksanakan berÂdasarkan like is this like.
Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku, Hasan Slamat mengÂungkapkan, pihaknya mendapatkan laporkan bahwa ada dugaan peÂnyalahgunaan keweÂnaÂngan oleh Pemkab MBD dengan memutasikan sejumlah ASN tidak sesuai aturan.
âKami mendapatkan lapoÂran masyarakat terkait duÂgaan penyalahgunaan keweÂnaÂngan, berdasarkan laporan masyarakat itu, kami turun dan temui Pemkab MBD pada akhir Juni 2023 lalu, baik dengan BKD dan PeÂngembangan Sumber Daya Manusia, dengan Dinas Kesehatan dan InsÂpektorat,â ungkap Slamat kepada Siwalima melalui telepon selulerÂnya, Senin (4/6)
Dikatakan, pihaknya menerima laporan sebanyak 12 ASN di lingkup Pemkab MBD yang dimutasikan tidak sesuai dengan aturan, dan hal ini merupakan sebuah pelanggaran maladministrasi.
âKami turun dan konfirmasi deÂngan kepada BKD dengan pelapor, Dinas Kesdehatan dan Inspektorat, tetapi terhadap temuan itu belum dengan bupati, dari bukti-bukti yang ada tinggal kami pendalaman terÂhadap kualitas, tetapi sudah jelas ini maladministrasi,â ujarnya.
Dikatakan pelanggaran maladmiÂnistrasi, lanjut Slamat, karena proses mutasi yang dilakukan terhadap belasan ASN di lingkup Pemkab MBD tersebut tidak berdasarkan pertimbangan dari Badan PertimÂbangan Jabatan dan Kepangkatan.
âKami tinggal pendalaman terhaÂdap kualitas maladministrasi, sehiÂngga Ombudsmn hasil dari pemeÂriksaan akan melahirkan tindakan korektir, ternyata banyak dizalimi banyak dari pegawai keluhakan sekitar 12 orang mutasi pegawai tidak sesuai aturan
Tidak ada pertimbangan baperÂjakat, mutasi pegawai harus ada pertimbangan baperjakat,â tegasnya
Karena itu Ombudsman meminta agar penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan haruslah berbasis kinerja, dan bukan berbasis balas dendam.
âPenyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan tugas harus berbasis kinerja dan bukan balas dendam, janganlah membuat suasana kerja dalam ketakutan karena itu akan menciptakan iklim birokrasi yang rusak. Ini yang kami temukan pada 12 ASN yang berbeda instansi,â ujarnya.
Ditambahkan, Ombudsman PerÂwakilan Maluku setelah melakukan verifikasi laporkan dan pemeriksaan investigasi secara matang, maka akan secepatnya mengundang BuÂpati MBD, Benjamin Noach. âRencana vefirikasi laporan, pemeriksaan investigasi secara matang, dan kami akan mengunÂdang secara resmi bupati,â tuturnya.
Ditambahkan, Ombudsman punya harapan, supaya pengelolaan pemeÂrintahan tidak boleh berbasis balas dendam dan balas jasa, tetapi harus berbasis kinerja dan pemerintah bersih dan baik. (S-05)