AMBON, Siwalimanews – Â Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku bkal dilaporkan ke Ombudsman pusat karena dinilai lambat meÂnangani laporan yang disampaikan oleh masyarakat Negeri Mosso, KeÂcamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Pasalnya laporan tersebut telah disampaikan sejak 2 September 2022 namun sampai saat ini belum ada progress yang dilakukan pihak Ombudsman Perwakilan Provinsi MaÂluku terhadap laporan tersebut.
Bahkan mata rumah parentah Negeri Mosso sudah mengirimkan surat lagi mempertanyakan perkemÂbangan laporan tersebut tertanggal 23 Januari namun sampai saat ini belum ada progressnya.
âLaporan ke Ombudsman pusat sudah kami siapkan dan akan segera dikirimkan,â Ketua Matarumah PeÂrinÂtah Negeri Mosso, Dahlan TeÂhuayo, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Minggu (5/2).
Dahlan mengingatkan Ombudsman Provinsi Maluku agar transÂparan dan tidak berpihak sehingga laporan yang telah disampaikan pihaknya bisa segera ditindaklanjuti.
Sebelumnya diberitakan, mataruÂmah parentah Negeri Mosso telah menyampaikan laporan ke Ombudsman sejak bulan September 2022 lalu, dengan nomor : 10/KMPN-M/2022 namun sampai saat ini, belum ada progress dari laporan tersebut.
Dijelaskan, laporan yang disamÂpaikan pihaknya ke Ombudsman terkait dengan tindakan Penjabat KeÂpala Pemerintah Negeri (KPN) Mosso, Rafit Walalayo dan Saniri NeÂgeri yang mengusulkan Rafit WaÂlalayo yang bukan berasal dari mataÂrumah perintah Negeri Mosso untuk diangkat menjadi KPN Mosso.
âSehubungan dengan akan dilakÂsanakannya pengangkatan KPN Mosso definitif dalam waktu dekat ini maka saat ini kami matarumah/keturunan garis lurus Abdullatip Tehuayo Putih sedang melakukan proÂsesnya sesuai dengan ketenÂtuan peraturan perundang-undaÂngan yang berlaku. Dan saat ini, kami matarumah/keturunan garis lurus Abdullatip
Tehuayo Putih sedang memÂproÂses persiapan pelaksanaan pengÂangkatan KPN Mosso definitif,â jelasnya.
Dikatakan, saat pihaknya sedang memproses persiapan pengangÂkatan KPN Mosso definitif, secara diam-diam Penjabat KPN Mosso dan Saniri Negeri Mosso mengÂusulkan Penjabat KPN Mosso yang bukan matarumah perintah Negeri Mosso untuk diangkat menjadi KPN Mosso.
âHal ini sangat bertentangan deÂngan syarat, prosedur dan mekanisÂme yang telah diatur dalam Perda Kabupaten Malteng Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan KPN, Peda Nomor 4 tahun 2006 tentang PedoÂman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dan PeratuÂran Negeri Mosso Nomor: 141-04 Tahun 2008 tentang PeÂneÂtapan MataÂrumah/keturunan yang berhak menÂjadi KPN Mosso,â urai Tehuayo.
Tehuayo mempertanyakan, dasar hukum atau aturan mana yang diÂgunakan Rafit Walalayo dan SaÂniri Negeri Mosso untuk mengangÂkat Rafit Walalayo menjadi KPN Mosso, karena selain berpedoman pada Perda namun Perneg Mosso nomor: 141-04 Tahun 2008 itu memÂpertegas bahwa terkait dengan syaÂrat, prosedur, mekanisme yang diÂmulai dari Pencalonan, pemilihan dan pelantikan KPN serta Penetapan Matarumah/Keturunan Garis Lurus yang berhak menjadi KPN Mosso.
âTindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Penjabat Pemerintah Negeri Mosso, Rafit Walalayo dan Saniri negeri sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perunÂdang-undangan yang berlaku. PadaÂhal tugas utama dari seorang PenjaÂbat KPN Mosso adalah memfaÂsilitasi dan menjaga netralitas, keamanan, serta ketertiban dalam persiapan pelaksanaan pemilihan KPN Mosso definitif,â tegasnya.
Kata Tehuayo, tindakan atau perÂbuatan yang dilakukan Saniri negeri Mosso dengan menetapkan Rafit Walalayo sebagai calon KPN MosÂso dengan Surat Keputusan Nomor : 01 tahun 2022 tentang penetapan KPN Mosso tertanggal 29 Juni 2022 dan berita acara rapat saniri negeri tentang calon KPN Mosso sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
âKarena bertentang dengan keÂtenÂtuan dan peraturan yang berlaku, maka kami berharap pihak Ombudsman bisa segera menyikapi laporan kami dan menanulir dan menyatakan mall administrasi terhadap surat keputusan Nomor: 01 tahun 2022 yang telah diteÂtapkan oleh saniri negeri tentang calon KPN Mosso,â desaknya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudman Provinsi Maluku, Hasan Slamat, yang dikonfirmasi Siwalima, Minggu (4/2), tidak direspons. (S-08)