AMBON, SiwalimaNEWS – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku bersama satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Tanpa Izin berkomitmen memberantas keuangan illegal.
Rapat kerja berlangsung di lantai 2 Kantor OJK Maluku, akhir pekan kemarin, dihadiri oleh seluruh anggota Satgas, termasuk Kepolisian Daerah Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kantor Perwakilan BI, Badan Intelijen Negara, Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan HAM, serta OPD terkait dari Pemerintah Provinsi Maluku.
Kepala OJK Maluku, Andi M. Yusuf, dalam rilisnya, Senin (19/5) mengaku dalam rapat tersebut untuk memperkuat peran satgas dalam menangani aktivitas keuangan tanpa izin.
âKegiatan ini sangat penting untuk memperkuat eksistensi satgas dalam mencegah dan menangani aktivitas keuangan ilegal yang merugikan masyarakat,â ujar Andi.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar anggota satgas melalui program kerja kolaboratif, khususnya pada upaya edukasi dan publikasi berkelanjutan kepada masyarakat Maluku.
Ia juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran investasi atau pinjaman online yang mencurigakan, khususnya yang menjanjikan imbal hasil tinggi dan tidak masuk akal.
âLaporkan kepada kontak OJK di nomor 157 atau melalui WhatsApp bila menemukan aktivitas keuangan mencurigakan,â pungkasnya.
Diketahui, dalam rapat kerja itu juga menghadirkan pemaparan dari Satgas PASTI Pusat yang disampaikan oleh Brigjen Fajaruddin, Analis Eksekutif Senior Departemen Perlindungan Konsumen OJK.
Sebelumnya, Fajaruddin menjelaskan sejak 2017 hingga April 2025, Satgas PASTI Pusat telah menghentikan 1.737 entitas investasi ilegal, 10.733 pinjaman online (pinjol) ilegal, dan 251 lembaga gadai ilegal.
Salah satu pencapaian penting Satgas PASTI adalah pembentukan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang diluncurkan pada 22 November 2024 untuk mempercepat penanganan penipuan transaksi keuangan.
Hingga 13 Mei, IASC telah menerima 117.612 laporan dengan total kerugian mencapai Rp2,4 triliun dan dana yang berhasil diblokir senilai Rp 161,1 miliar.
âPembentukan IASC bertujuan mempercepat koordinasi antar pelaku jasa keuangan dalam menanggapi laporan penipuan, serta mendorong tindakan hukum dan pemulihan dana korban,â ujar Fajaruddin.
Rapat berlangsung interaktif dengan berbagai masukan program kerja dari peserta. Beberapa agenda strategis yang disepakati antara lain, Penguatan koordinasi penegakan hukum antar anggota satgas, Peningkatan edukasi dan sosialisasi melalui kanal informasi masing-masing lembaga; dan Implementasi program kerja Satgas sepanjang 2025. (S-25