AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku terkesan cuek dengan alokasi anggaÂran Pilkada tahun 2014 yang wajib dibiayai deÂngan APBD Provinsi.
Sikap cuek Pemprov MaÂluku tersebut menabrak Surat Edaran Menteri Dalam NeÂgeri Nomor 900.1.9.1 /435/SJ tanggal 24 JaÂnuari 2023 tentang penÂdanaan kegiatan pemiÂlihan Gubernur dan wakil gubernur,, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024.
Pasalnya, Pemerintah ProÂvinsi wajib mengalokasikan anggaran guna mensuksesÂkan pilkada serentak dengan alokasi 40 persen pada tahun 2023 dan 60 persen pada taÂhun 2024 mendatang.
Namun, sayangnya empat bulan menjelang tahun 2024 Pemprov Maluku belum juga mengalokasikan 40 persen anggaran untuk pemÂbiayaan pilkada, yang tahapannya akan dimulai sejak November 2023.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno mengaku prihatin dengan sikap Pemprov yang hingga saat ini belum juga mengalokasikan anggaran penunjang Pilkada.
âSangat disayangkan karena samÂpai dengan saat ini belum ada kepasÂtian terkait dengan alokasi anggaran hibah untuk menunjang tahapan pilkada, padahal mestinya di tahun 2023 ini sebanyak 40 persen sudah harus dialokasikan,â kesal Wenno kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (28/8).
Tak hanya itu, Pemerintah ProÂvinsi Maluku juga hingga saat ini belum memberikan anggaran peÂnunjang non tahapan bagi KPU dan Bawaslu sebesar 7 miliar.
Sikap Pemprov Maluku ini kata Wenno berbanding terbalik dengan laporan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dimana saat ini Pemprov menjamin jika anggaran Pilkada telah siap.
âDana hibah untuk pilkada sudah harus 40 persen di tahun 2023 ini saja tidak ada, nanti menteri datang tanya mengaku beres padahal masih koÂsong,â ujarnya.
Lanjutnya, Pemprov Maluku haÂnya menyanggupi 152 miliar rupiah tanpa adanya rincian sedangkan untuk mensukseskan pilkada dibuÂtuhÂkan anggaran mencapai 500 miliar lebih.
Wenno pun berharap Pemprov seÂgera menuntaskan anggaran PilÂkada dengan cara mencicil sehingga pilkada Gubernur Maluku dapat berjalan ditahun 2024 dan tidak membebani daerah.
Usulan Anggaran
Usulan anggaran pemilihan umum dan pilkada tahun 2024 mendatang mengalami penurunan, baik dari KPU Maluku maupun Bawaslu.
Pasalnya, dalam rapat kerja antara Komisi I beberapa waktu lalu, KPU mengusulkan anggaran pemilu sebeÂsar Rp315 miliar mengalami penuÂrunan menjadi Rp300 miliar, seÂdangkan untuk anggaran pengawaÂsan juga mengalami penurunan dari Rp269 miliar menjadi Rp171 miliar.
âUntuk usulan anggaran pemilu dan pilkada memang KPU dan BaÂwaslu sudah lakukan rasionalisasi dari usulan sebelumnya yang menÂcapai Rp500 miliar lebih menjadi Rp486 miliar saja,â ungkap Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku Michael Tasane kepada Siwalima di ruang kerjanya, Senin (3/4).
Perubahan anggaran tersebut kata Tasane, dilakukan KPU dan BaÂwaslu Maluku menyusul adanya perÂsoalan anggaran yang dialami oleh pemprov dan pemkab/kota, maka salah satu permintaan komisi saat itu, agar lembaga penyelengÂgara pemilu melakukan perhitungan ulang terhaÂdap kebutuhan anggaran.
Terhadap semua usulan anggaÂran yang diajukan oleh penyelengÂgara, Komisi I akan mendengar terlebih dahulu kemampuan anggaran yang dapat dialokasikan oleh pemprov sebelum mengambil kebijakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
Menurutnya, dari beberapa kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan, hanya Kota Tual yang telah menyatakan kesiapan anggarannya Rp10 milyar, jika memang dibutuhkan sharing anggaran untuk pembiayaan pemilu dan pilkada, sedangkan daerah yang lain masih belum memberikan kejelasan sebab terkendala juga dengan ketersediaan anggaran masing-masing daerah. (S-20)