SIWALIMA.id > Berita
Menteri Desa:  Akhir Juni KMP Tuntas
Daerah | Kamis, 19 Juni 2025 pukul 23:52 WIT

AMBON, Siwalimanews – Menteri Desa, Pemba­ngu­nan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto me­negaskan akhir Juni men­datang, akta badan hukum pendirian Koperasi Merah Putih (KMP) wajib tuntas.

Penegasan ini diung­kapkan Yandri saat ber­temu dengan jajaran pe­ngurus koperasi merah putih di Auditorium Unpatti, Rabu (18/6).

Yandri menjelaskan, pembentukan KMP dibagi dalam dua tahap yakni ta­hap persiapan yang digu­nakan untuk musyawarah desa khusus dan tahap pendirian dengan penerbitan akta badan hukum koperasi.

Pemerintah pusat kata Yandri telah menetapkan batas waktu pe­nerbitan akta notaris terkait badan hukum koperasi merah putih paling lambat akhir Juni mendatang.

“Akhir Juni nanti semua koperasi sudah harus memiliki akta notaris terkait pendiri koperasi karena tanggal 15 Juli sudah dilaunching oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Yandri.

Terhadap target yang sudah ditetapkan, Yandri pun meminta semua pemangku kepentingan termasuk Kanwil Hukum Maluku untuk bekerja keras agar 701 koperasi merah putih dapat memiliki akta.

Diakui Yandri dari penjelasan gubernur memang ada kendala berkaitan dengan ketersediaan notaris pada beberapa Kabupaten maka kendala ini harus segera diatasi sehingga tidak mengham­bat proses badan hukum.

“Tadi dari laporan pak Gubernur capaiannya sudah 100 persen ini luar biasa makanya kita mem­berikan apresiasi untuk kerja yang dilakukan pak Gubernur dan sisa 701 koperasi yang belum badan hukum harus segera dituntaskan,” tegas Yandri.

Menurutnya percepatan pem­bentukan koperasi merah putih penting dilakukan sebab program ini akan diyakini mensejahterakan masyarakat dari kemiskinan jika dikelola dengan baik.

Apalagi dengan koperasi merah putih nantinya kedepan tidak ada lagi rentenir yang merajalela de­ngan bunga tinggi dan mencekik masyarakat, termasuk juga piinjol yang sering meresahkan masya­rakat. “Melalui koperasi merah putih ini bisa menyelamatkan rakyat dari jurang kemiskinan kalau dikelola dengan baik,” tandasnya.

Ribuan Dibentuk

Sebanyak 1.235 desa dan kelu­rahan tuntas menggelar musya­warah desa khusus (Musdessus) pembentukan koperasi merah putih (KMP)

Demikian diungkapkan Guber­nur Maluku Hendrik Lewerissa saat kegiatan peluncuran dan dialog percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah putih Provinsi Maluku.

Kegiatan berlangsung di Auditorium Unpatti dihadiri langsung Men­teri Desa Yandri Susanto, Wamen Desa Ahmad Riza Patria dan Wemen Koperasi, Ferry Yuliantono.

Gubernur mengungkapkan ke­da­tangan menteri dan wakil menteri bukan sekedar melaksa­nakan kegiatan rutin biasa, tetapi sebagai wujud nyata dari komitmen pemerintah pusat untuk memacu pembangunan di Maluku yang dimulai dari desa dan kelurahan.

Pemerintah pusat melalui Inpres Nomor 9 tahun 2025 tentang per­cepatan pembentukan koperasi desa kelurahan merah putih telah menggariskan sebuah arah kebija­kan yang visioner dan merupakan gagasan yang sangat fundamental dari Presiden Prabowo Subianto guna mendorong kemandirian bangsa.

“Terkait percepatan pembentu­kan koperasi desa/kelurahan di Provinsi Maluku maka perlu kami sampaikan bahwa dari jumlah desa 1.235 desa/kelurahan selu­ruhnya telah sudah melakukan musyawarah desa khusus atau 100 persen,” ujar Gubernur.

Dari jumlah tersebut sebanyak 534 Desa/Kelurahan telah me­miliki akta badan hukum koperasi atau sekitar 43,4 persen sedang­kan 701 Desa/Kelurahan semen­tara dalam proses penerbitan akta badan hukum.

Gubernur mengakui, upaya pem­bentukan koperasi desa merah putih tentu memiliki tantangan yang dihadapi, apalagi Maluku meru­pakan provinsi kepulauan yang 92,4 persen lautan dimana penye­baran desa pada pulau-pulau yang terpisah.

Tak hanya itu, pembentukan ko­perasi merah putih tentu diper­hadapkan dengan keterbatasan tenaga notaris di beberapa kabu­paten kota menjadi tantangan tersendiri.

“Dengan semangat gotong royong dan didorong komunikasi yang intensif antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan Kanwil hukum beserta ikatan notaris Indonesia wilayah Maluku beserta OPD lingkup pemerintah provinsi Maluku maupun kabupaten kota berjalan dengan baik lancar,” jelas Gubernur.

Kolaborasi ini telah meng­hasil­kan percepatan yang maksimal se­hingga diharapkan koperasi desa/kelurahan merah putih dapat menjadi motor penggerak ekono­mi membuka lapangan kerja baru dalam meningkatkan pendapatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemprov dan pemerintah Kabu­paten terus untuk komitmen untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dalam percepatan pemben­tukan kepresi desa di Maluku,” tegas Gubernur. (S-20)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps