AMBON, Siwalimanews – Menteri Desa, PembaÂnguÂnan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto meÂnegaskan akhir Juni menÂdatang, akta badan hukum pendirian Koperasi Merah Putih (KMP) wajib tuntas.
Penegasan ini diungÂkapkan Yandri saat berÂtemu dengan jajaran peÂngurus koperasi merah putih di Auditorium Unpatti, Rabu (18/6).
Yandri menjelaskan, pembentukan KMP dibagi dalam dua tahap yakni taÂhap persiapan yang diguÂnakan untuk musyawarah desa khusus dan tahap pendirian dengan penerbitan akta badan hukum koperasi.
Pemerintah pusat kata Yandri telah menetapkan batas waktu peÂnerbitan akta notaris terkait badan hukum koperasi merah putih paling lambat akhir Juni mendatang.
âAkhir Juni nanti semua koperasi sudah harus memiliki akta notaris terkait pendiri koperasi karena tanggal 15 Juli sudah dilaunching oleh Presiden Prabowo Subianto,â ujar Yandri.
Terhadap target yang sudah ditetapkan, Yandri pun meminta semua pemangku kepentingan termasuk Kanwil Hukum Maluku untuk bekerja keras agar 701 koperasi merah putih dapat memiliki akta.
Diakui Yandri dari penjelasan gubernur memang ada kendala berkaitan dengan ketersediaan notaris pada beberapa Kabupaten maka kendala ini harus segera diatasi sehingga tidak menghamÂbat proses badan hukum.
âTadi dari laporan pak Gubernur capaiannya sudah 100 persen ini luar biasa makanya kita memÂberikan apresiasi untuk kerja yang dilakukan pak Gubernur dan sisa 701 koperasi yang belum badan hukum harus segera dituntaskan,â tegas Yandri.
Menurutnya percepatan pemÂbentukan koperasi merah putih penting dilakukan sebab program ini akan diyakini mensejahterakan masyarakat dari kemiskinan jika dikelola dengan baik.
Apalagi dengan koperasi merah putih nantinya kedepan tidak ada lagi rentenir yang merajalela deÂngan bunga tinggi dan mencekik masyarakat, termasuk juga piinjol yang sering meresahkan masyaÂrakat. âMelalui koperasi merah putih ini bisa menyelamatkan rakyat dari jurang kemiskinan kalau dikelola dengan baik,â tandasnya.
Ribuan Dibentuk
Sebanyak 1.235 desa dan keluÂrahan tuntas menggelar musyaÂwarah desa khusus (Musdessus) pembentukan koperasi merah putih (KMP)
Demikian diungkapkan GuberÂnur Maluku Hendrik Lewerissa saat kegiatan peluncuran dan dialog percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah putih Provinsi Maluku.
Kegiatan berlangsung di Auditorium Unpatti dihadiri langsung MenÂteri Desa Yandri Susanto, Wamen Desa Ahmad Riza Patria dan Wemen Koperasi, Ferry Yuliantono.
Gubernur mengungkapkan keÂdaÂtangan menteri dan wakil menteri bukan sekedar melaksaÂnakan kegiatan rutin biasa, tetapi sebagai wujud nyata dari komitmen pemerintah pusat untuk memacu pembangunan di Maluku yang dimulai dari desa dan kelurahan.
Pemerintah pusat melalui Inpres Nomor 9 tahun 2025 tentang perÂcepatan pembentukan koperasi desa kelurahan merah putih telah menggariskan sebuah arah kebijaÂkan yang visioner dan merupakan gagasan yang sangat fundamental dari Presiden Prabowo Subianto guna mendorong kemandirian bangsa.
âTerkait percepatan pembentuÂkan koperasi desa/kelurahan di Provinsi Maluku maka perlu kami sampaikan bahwa dari jumlah desa 1.235 desa/kelurahan seluÂruhnya telah sudah melakukan musyawarah desa khusus atau 100 persen,â ujar Gubernur.
Dari jumlah tersebut sebanyak 534 Desa/Kelurahan telah meÂmiliki akta badan hukum koperasi atau sekitar 43,4 persen sedangÂkan 701 Desa/Kelurahan semenÂtara dalam proses penerbitan akta badan hukum.
Gubernur mengakui, upaya pemÂbentukan koperasi desa merah putih tentu memiliki tantangan yang dihadapi, apalagi Maluku meruÂpakan provinsi kepulauan yang 92,4 persen lautan dimana penyeÂbaran desa pada pulau-pulau yang terpisah.
Tak hanya itu, pembentukan koÂperasi merah putih tentu diperÂhadapkan dengan keterbatasan tenaga notaris di beberapa kabuÂpaten kota menjadi tantangan tersendiri.
âDengan semangat gotong royong dan didorong komunikasi yang intensif antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan Kanwil hukum beserta ikatan notaris Indonesia wilayah Maluku beserta OPD lingkup pemerintah provinsi Maluku maupun kabupaten kota berjalan dengan baik lancar,â jelas Gubernur.
Kolaborasi ini telah mengÂhasilÂkan percepatan yang maksimal seÂhingga diharapkan koperasi desa/kelurahan merah putih dapat menjadi motor penggerak ekonoÂmi membuka lapangan kerja baru dalam meningkatkan pendapatan kesejahteraan masyarakat.
âPemprov dan pemerintah KabuÂpaten terus untuk komitmen untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dalam percepatan pembenÂtukan kepresi desa di Maluku,â tegas Gubernur. (S-20)