AMBON, Siwalimanews – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan pemer­in­tah daerah melalui OPD terkait terlibat dalam pe­nyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG).

Instruksi ini disampaikan Mendagri saat zoom meeting bersama pemerintah daerah baik provinsi, kabu­paten maupun kota, Senin (29/9).

Asisten Bidang Pemerin­tahan dan Kesra Sekda Maluku, Djalaludin Salam­pessy mengungkapkan, Mendagri sangat tegas dalam memberikan ara­han kepada Pemda guna memastikan program MBG ber­jalan dengan baik.

Mendagri kata Salampessy, menekankan pentingnya SPPG memperhatikan SOP dalam me­nyiapkan makanan mulai dari tahapan penyiapan bahan hingga distribusi ke sekolah-sekolah.

“Mendagri mengingatkan agar seluruh proses penyiapan MBG wajib memenuhi mekanisme dan prosedur. Jadi Pemda harus terli­bat langsung dengan melakukan pengawasan yang ketat,” ujar Salampessy.

Menurutnya beberapa langka teknis yang akan dilakukan kede­pan seperti Dinas Kesehatan wajib melibatkan puskesmas untuk mengukur berat dan tinggi badan anak sebelum MBG dikonsumsi.

Sementara OPD teknis seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Per­lin­dungan Perempuan dan Anak wajib mengawasi proses distribusi MBG ke sekolah, sedangkan Dinas Keta­hanan Pangan wajib memas­tikan suplai kebutuhan tidak terganggu.

“Kenapa sebelum pemberian makan itu anak wajib ditimbang dan diukur tinggi badan supaya bisa diketahui  perkembangan siswa usai pemberian MBG,” beber Salampessy.

Terkait dengan evaluasi koki yang bermasalah, Salampessy memastikan hal itu akan dilakukan jika nantinya terjadi masalah.

Perhatian Serius

Terpisah, anggota Komisi IV DPRD Maluku, Yan Zamora Noach meminta pemerintah daerah agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.

Menurut Noach, kasus yang sudah masuk kategori Kejadian Luar Biasa (KLB) tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyelu­ruh, baik dari sisi penyediaan, pe­ngawasan, hingga distribusi ma­ka­nan kepada penerima manfaat.

“Kasus MBG yang terjadi di Ambon, Tual, dan MBD ini harus men­jadi perhatian serius. Jangan sampai program yang seharusnya menyehatkan anak-anak, justru me­nimbulkan masalah keseha­tan,” tegas Noach kepada Siwalima melalui sambungan teleponnya, Senin (29/9).

Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah di kabupaten/kota lain di Maluku melakukan langkah antisipasi, apalagi kasus serupa juga telah terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia.

Menurutnya, mekanisme penga­daan dan distribusi makanan ber­gizi harus benar-benar diawasi dengan ketat.

“Daerah-daerah lain harus antisi­pasi. Jangan sampai ada lagi kasus keracunan MBG. Semua harus memastikan kualitas maka­nan itu aman, layak, dan higienis,” ujarnya.

Lebih lanjut, Noach menegas­kan bahwa, Pemerintah Provinsi Maluku harus memainkan peran penting dalam menyukseskan program MBG.

Hal itu dapat dilakukan dengan membina penyediaan bahan baku lokal, mengawasi dan memasti­kan keamanan pangan, melaku­kan sosialisasi standar gizi, serta memberdayakan UMKM sebagai penyokong utama program.

“Harus bisa dipastikan stok bahan baku makanan itu benar-benar tersedia dan aman untuk dikonsumsi. Pemerintah provinsi jangan hanya jadi penonton, tapi harus hadir membina dan mengawasi langsung,” tandasnya.

Noach memastikan, pihaknya di Komisi IV akan terus mendorong agar pemerintah provinsi maupun ka­bupaten/kota memperkuat peng­awasan terhadap program MBG, se­hingga benar-benar memberi man­faat positif bagi masyarakat tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

“Kami tidak ingin kejadian serupa terus berulang. Program ini baik, tapi kalau pengawasan le­mah justru bisa menjadi bume­rang. Pemerintah harus pastikan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, benar-benar mendapat makanan bergizi dan aman,” pungkasnya. (S-20/S-26)