HARDIKNAS 2026 telah kita rayakan dengan penuh syukur sekaligus direnungkan dengan penuh tang­gung jawab. Tahun ini Kemendikdas­men mengangkat tema Menguatkan partisipasi se­mesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Tema itu pengakuan terbuka bahwa negara tidak bisa bekerja sendirian. Revi­talisasi sekolah membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan dunia usaha. Digitalisasi pembelajaran mem­butuhkan orangtua yang mau terlibat. Kesejah­teraan guru membutuhkan penghargaan nyata dari masyarakat.

WARISAN PENDIDIKAN KI HADJAR

Lebih dari seabad lalu, Ki Hadjar Dewantara meru­mus­kan filsafat pendidikan ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri han­dayani. Tiga peran yang saling menopang itu kini makin relevan, bukan hanya sebagai tugas guru, melainkan juga sebagai tanggung jawab seluruh ekosistem pendidikan, mulai pemerintah, keluarga, masyarakat, hingga dunia industri.

Formulasi Ki Hadjar itu berevolusi ke dalam ben­tuk barunya melalui gerakan mutualisme literasi yang tumbuh dari bawah. Membaca bukan lagi instruksi dari atas, melainkan kesadaran di akar rumput. Komunitas baca tumbuh di berbagai daerah. Pemerintah men­dorong program satu desa satu perpustakaan yang kini juga didukung dunia industri.

Dari sisi keluarga, semakin banyak orangtua yang mulai menyadari pentingnya mendampingi proses belajar dengan cara mendengarkan, bukan sekadar mendikte. Simbiosis itulah kabar baik bagi mutu literasi kita.

Walakin, kita juga harus jujur bahwa masih ada pekerjaan rumah yang belum selesai. Pendidikan kita masih kerap menyamakan kuantitas dengan mutu. Nilai ujian, peringkat kelas, dan gelar akademik dikejar semata demi angka. Sementara itu, pembentukan karakter, kemampuan berpikir aras tinggi, dan kecerdasan emosional masih diperlakukan sebagai kebutuhan sekunder. Padahal, sebagaimana mimpi Ki Hadjar sendiri, pendidikan sudah seharusnya memanusiakan manusia.

PEKERJAAN RUMAH PENDIDIKAN

Pendidikan kita tidak lepas dari kesenjangan struktural. Ada dua Indonesia dalam satu sistem pendidikan. Ada anak-anak yang belajar di ruang kelas ber-AC dan mengakses perpustakaan digital, sementara di tempat lain ada anak-anak yang menempuh perjalanan berjam-jam menuju sekolah yang atapnya masih bocor. Dua dunia itu merayakan Hardiknas seperti langit dan bumi.

Selain soal infrastruktur, ada krisis kecurangan dalam evaluasi yang dianggap lumrah serta budaya asal naik kelas demi angka kelulusan. Gejala itu menampakkan sistem kita sedang mengajarkan hal yang keliru kepada generasi muda. Hasil men­jadi lebih penting daripada proses dan penampilan lebih penting dari substansi. Jika dibiarkan, kita sedang membangun sumber daya manusia yang mahir berpura-pura.

Sinyal itu terkonfirmasi oleh hasil tes kemam­puan akademik (TKA) SMA 2025 menunjukkan tidak ada satu pun mata pelajaran wajib yang me­nem­bus rerata 60 dari skala 100. Rerata bahasa Indonesia secara nasional hanya 55,38, mate­matika 36,10, dan bahasa Inggris hanya 24,93. Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan bahwa masalah ini bersifat sistemis dan dimulai sejak pendidikan dasar. Itu cermin dari persoalan yang sudah lama dibiarkan berakar.

PENDIDIKAN ERA DIGITAL

Transformasi digital menjadi gelombang baru yang menuntut respons bijak. Banyak pihak masih memahaminya lebih sebagai ancaman daripada peluang. Padahal teknologi mengubah paradigma. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu dan per­geseran itu seharusnya tidak ditakuti. Guru yang cerdas memanfaatkan teknologi sebagai mitra pembelajaran yang memperluas jangkauannya, bukan pesaing yang mengancam eksistensinya.

Murid di Papua kini dapat mengakses materi yang sama dengan anak di Jakarta. Mereka bisa bertukar pengalaman belajar lintas daerah, bahkan berkomunikasi dengan penutur asing yang dulu hanya bisa dijumpai secara langsung. Teknologi, bila digunakan dengan benar, memang mengubah wajah kelas.

Akan tetapi, transformasi digital harus dibarengi dengan transformasi cara berpikir. Memberi akses bebas gawai kepada murid tanpa membekali me­reka kemampuan memilah informasi ibarat mem­beri kompas tanpa mengajarkan cara memba­canya. Kecerdasan tanpa akhlak ialah bahaya. Pendidikan era digital bukan hanya soal literasi digital, melainkan juga soal membentuk manusia yang bijak menggunakan kecerdasannya untuk kebaikan bersama.

GURU PENENTU ARAH

Di tengah hiruk-pikuk digitalisasi, kita kerap melupakan guru sebagai salah satu variabel penentu pendidikan. Sayangnya, profesi guru di Indonesia masih menghadapi ironi yang menye­dihkan. Di satu sisi, guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dengan nada penuh hormat. Di sisi lain, kesejahteraan mereka, terutama guru honorer yang mengabdi di pelosok, masih jauh dari kata layak.

Narasi pengabdian kerap dimanipulasi untuk me­nutupi ketidakadilan upah di lapangan. Label 'ikhlas' menjadi tameng atas fakta bahwa ada guru yang menerima upah sangat rendah, bahkan menyentuh angka nol rupiah. Bagaimana kita berharap se­orang guru memberikan yang terbaik di kelas se­men­tara kebutuhan dasarnya sendiri belum ter­penuhi? Negara yang benar-benar menghargai pen­didikan akan, pertama-tama, menghargai manusia yang menjalankannya.

Selain soal kesejahteraan, pengembangan profesional guru harus menjadi prioritas yang berkelanjutan, bukan sekadar program insidental yang muncul menjelang evaluasi kebijakan. Guru yang terus belajar akan melahirkan murid yang juga tidak berhenti belajar. Guru yang memiliki kemerdekaan mengajar akan mampu mencurahkan energinya sepenuhnya ke dalam proses mendidik.

KURIKULUM YANG MEMBEBASKAN

Hampir setiap pergantian pemerintahan selalu diikuti pergantian kurikulum. Dewey (1938) mengingatkan bahwa pendidikan bukanlah persiapan untuk kehidupan, melainkan kehidupan itu sendiri. Mendikdasmen mengantisipasi kegelisahan itu melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 dengan menguatkan kurikulum yang sudah ada melalui pendekatan pembelajaran mendalam. Harapannya, stabilitas pendidikan akan lebih berharga daripada kebaruan.

Pembelajaran mendalam menekankan tiga aspek utama, yaitu mindful (sadar), meaningful (bermakna), dan joyfulb (menyenangkan). Murid tidak lagi sekadar menghafal materi, tetapi juga didorong memahami secara utuh, menghubungkan antarkonsep, dan menerapkannya dalam konteks yang berbeda. Bentuk perlawanan terhadap banking system (Freire, 1968) yang mereduksi murid sebagai celengan kosong yang tinggal diisi pengetahuan oleh guru.

Bloom (1956) menguatkan bahwa menghafal hanyalah tangga paling bawah dari kemampuan kognitif manusia. Tangga teratas, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, justru nyaris tidak pernah dijangkau sistem kita selama ini. Hasil TKA membuktikan banking system dalam pendidikan telah membudaya.

Konsistensi penuh perlu dilakukan jauh melampaui satu periode jabatan. Vygotsky (1978) menekankan bahwa pembelajaran dapat bermakna jika ada pendampingan yang tepat. Disparitas dua dunia pendidikan perlu dijembatani sehingga sekolah di perdesaan dapat berlari bersama sekolah-sekolah di kota. Hasil TKA yang melorot tajam ialah luka yang harus diakui, bukan disembunyikan, dan pengakuan itulah yang menjadi syarat pertama penyembuhan.

PENDIDIKAN SEBAGAI PROYEK KEBANGSAAN

Pada akhirnya, pendidikan ialah proyek kebangsaan yang paling panjang sekaligus paling menentukan. Infrastruktur jalan bisa dibangun dalam hitungan tahun. Infrastruktur manusia membutuhkan generasi. Investasi pada pendidikan bukanlah pengeluaran biasa, melainkan tabungan peradaban yang hasilnya baru terasa jauh setelah kebijakan itu sendiri dilupakan. Layaknya orangtua menanam pohon jati yang akan dipanen cucunya.

Tema Hardiknas 2026 tentang partisipasi semesta bermakna bila ia bergerak dari slogan menjadi tindakan nyata di lapangan. Guru yang sejahtera bukan kemewahan, melainkan prasyarat. Kurikulum yang stabil bukan kemewahan, melainkan keadilan bagi guru yang sudah berulang kali dipaksa beradaptasi. Murid yang mampu berpikir kritis bukan kemewahan, melainkan kebutuhan peradaban.

Membaca arah pendidikan Indonesia hari ini mengharuskan kita jujur mengakui bahwa progres memang telah ada, tetapi masih belum cukup. Kesenjangan masih ada. Integritas sistem masih rapuh. Guru masih terdegradasi. Tantangan digital pun masih menunggu respons aktif pemerintah.

Di balik keriuhan itu, harapan tetap hidup melalui guru. Guru rela mengajar di sekolah terpencil, memiliki inisiatif bertumbuh, dan mulai mendengarkan, bukan lagi banyak mendikte. Hardiknas bukan sekadar perayaan masa lalu. Ia undangan terbuka untuk merumuskan arah kompas pendidikan Indonesia. Oleh: Ahmad Khoironi Arianto, Widyabasa di Badan Bahasa Kemendikdasmen, Dosen  Universitas Muhammadiyah Jakarta.(*)