BULA, Siwalimanews – Pengacara Seram Bagian Timur Irwan Mansur meminta kepada pemkab untuk mengakui keÂberadaan masyarakat adat.
Persoalan masyarakat hukum adat SBT ini sangat rentan secara hukum, ekonomis, sosial budaya maupun HAM, untuk mendapatkan hak masyarakat hukum adat itu sendiri.
âPemerintah daerah harus mengakui terlebih dahulu melalui legalitas formal, ini bertujuan selain keberadaan masyarakat hukum adat sah,â tegasÂnya dalam rilis yang diterima Siwalima, kemarin.
Ini juga berharap agar hak masyarakat hukum adat itu menjadi legalitas formal atau diakui oleh Negara. âPemda dan DPRD SBT, harus duduk bersama membahas Remperda yang dari tahun ke tahun belum disahkan menjadi peraturan daerah, pintanya.
Komisi terkait jangan diminta mengesahkan ramperda untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat di daerah ini. (S-27)