AMBON, Siwalimanews – Irawadi, Ketua Komisi II DPRD Maluku menyoroti sejumlah masalah listrik, air bersih dan sarana transportasi di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah.

“Masyarakat di tiga negeri di Kecamatan Banda selama ini menghadapi berbagai kendala, mulai dari masalah listrik, air bersih, hingga akses pendidikan dan transportasi, katanya kepada wartawan Baileo Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Senin (15/9).

Menurutnya masalah listrik yang sebelumnya menjadi keluhan warga, kini sudah mulai teratasi.

“Alhamdulillah, sudah enam bulan terakhir pihak terkait telah membangun infrastruktur kelistrikan. Namun, di sana tidak ada sumber mata air, sehingga warga sangat bergantung pada sumur dalam. Saya sudah memberikan bantuan alat pengendali air untuk membantu masyarakat,” ujarnya.

Di sektor pendidikan, ia menyoroti kondisi SD di wilayah tersebut yang kekurangan siswa.

“Salah satu desa sekolah dasarnya hanya memiliki lima orang siswa. Sebenarnya sekolah sudah ada sejak lama, tapi karena keterbatasan jumlah murid, sebagi­-an anak terpaksa bersekolah ke Naira atau ke pusat kecamatan,” jelasnya.

Masalah air bersih juga menjadi perhatian serius. Di Desa Nusan­tara dan Dusun Haru, masyarakat masih kesulitan mengakses air bersih. “Kita telah mengusulkan pengadaan infrastruktur air bersih untuk tahun anggaran 2026,” janjinya.

Sementara itu, akses jalan lingkar Gunung Api Banda juga menjadi sorotan. Pembangunan jalan tersebut sudah dimulai tiga tahun lalu melalui dana desa, kabupaten dan provinsi. “Peng­em­bangan infrastruktur masih perlu dilanjutkan,” harapnya.

Mayoritas masyarakat disana bekerja sebagai nelayan. Mereka membutuhkan transportasi yang layak untuk menghubungkan desa dengan ibu kota kecamatan, kabupaten dan provinsi.

“Saat ini, hanya tersedia kapal perintis seperti Sabuk Nusantara, tapi itu belum cukup,” tambahnya.

Ia berjanji, seluruh aspirasi yang dihimpun selama reses akan dibawa ke rapat kerja bersama mitra di DPRD Provinsi Maluku pekan depan. “Saya harap masalah-masalah mendesak seperti air bersih dan transportasi bisa segera menda­-pat solusi konkret dari pemerintah daerah,” ucapnya.(S-26)