AMBON, Siwalimanews – Guna meminimalisir penyelewengan pendapatan asli daerah melalui penarikan retribusi, DPRD Kota Ambon mendesak Pemerintah Kota Ambon untuk menerapkan pembayaran non tunai.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Hadi Mairuhu kepada wartawan di Ambon Rabu (21/5).
Mairuhu mengatakan dirinya telah mengusulkan opsi pembayaran non tunai satu Walikota Ambon menerima rekomendasi LKPJ dari DPRD Kota Ambon.
Saran penggunaan non tunai bukan tanpa alasan, menurutnya saat melakukan studi banding ke beberapa Kota di Indonesia, Dewan mendapati pembayaran retribusi yang rata rata menggunakan sistim digital (NonTunai) , dimana lewat langkah tersebut PAD daerah yang menetapkan meningkat pesat.
âKalau sistem pembayaran non tunai PAD bisa naik berkali lipat, selain itu ada transparansi pertanggungjawaban dan meminimalisir penyalahgunaan anggaran, mengingat PAD kita di tahun ini menurun, saya rasa ini solusi yang tepat untuk keluar dari persoalan tersebut, âujar Mairuhu.
Untuk menunju ke era digalisasi pembayaran Retribusi, Politisi Partai Buruh ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan diri untuk proses transisi dari pembayaran konfesional ke digital.
âBelum terlambat untuk perubahan, 2025 sudah harus di siapkan, pertanggungjawabannya harus di ubah dari konvensional ke Digital kalau mau ada peningkatan PAD yang signifikan di tahun tahun yang akan datang, â pungkasnya. (S-10)