AMBON, Siwalimanews – Puluhan mahasiswa yang tergaÂbung dalam aliansi Mahasiswa Evav melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (20/3).
Aksi demonstrasi yang dipimpin Malik Notanubun ini memprotes kebijakan mudik gratis lebaran Tahun 2025 yang tidak menyentuh masyarakat di Maluku Tenggara, Kota Tual dan Kepulauan Aru.
Notanubun dalam orasinya meÂngaku prihatin dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait pelakÂsanaan mudik gratis 2025 yang tidak merata di seluruh Provinsi Maluku.
Menurutnya, masyarakat di tiga kabupaten seperti Maluku TengÂgara, Kota Tual dan Kepulauan Aru justru tidak mendapatkan jatah mudik gratis.
Padahal kebijakan mudik gratis Tahun 2024 lalu tiga kabupaten tersebut juga mendapatkan jatah tiket gratis dari Pemerintah Pusat.
âSetelah dicermati program terseÂbut tidak ditemukan tiket gratis mudik 2025 untuk pelayaran Kepulauan Kei dan Kepulauan Aru. Jadi kami menganggap bahwa program tersebut tidak memperÂhatikan asas manfaat dan asas keadilan secara bersama,â kecam Notanubun.
Karenanya Aliansi Mahasiswa Evav menuntut Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur, Abdullah Vanath agar dapat menjembatani persoalan mudik gratis tersebut.
Bahkan jika diperlukan, GuberÂnur dan Wakil Gubernur harus mengÂevaluasi kembali program tiket gratis mudik Tahun 2025 secara naÂsional di Provinsi Maluku yang tidak memÂperhatikan kepenÂtingan masÂyaÂrakat dan masyarakat Maluku TeÂnggara, Kota Tual dan Kepulauan Aru.
âKami menuntut gubernur dan wakil gubernur mengambil kebijaÂkan baru atau lainnya terkait mudik gratis tahun 2005 di Provinsi Maluku, untuk masyarakat di Maluku Tenggara, Kota Tual dan Kepulauan Aru sebagai bentuk pemerataan keadilan bagi seluruh masyarakat Maluku,â tegasnya.
Menyikapi tuntutan Aliansi Mahasiswa Evav tersebut, Asisten II Setda Maluku Kasrul Selang mengaku akan menindaklanjuti poin-poin yang menjadi tuntutan demostran.
Menurutnya mudik gratis lebaran merupakan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PerhuÂbuÂngan, namun aspirasi tersebut akan diperhatikan Pemerintah Provinsi Maluku.
âSetelah kita mencermati tuntuÂtan ini maka kita lkan berdiskusi dengan pimpinan yang lebih tinggi termasuk akan mempertanyakan kepada Kementerian PerhubuÂngan, kenapa sekarang tidak ada kebijakan mudik gratis ke tual dan Maluku Tenggara,â ujar Kasrul.
Kasrul memastikan Gubernur dan wakil gubernur pasti sangat menaruh perhatian serius terhadap persoalan
Pelni dan Dishub Dipanggil
Merespons keluhan Mahasiswa Evav soal kebijakan mudik gratis yang dikeluarkan oleh KementeÂrian Perhubungan, DPRD Maluku, Jumat (21/3) akan gelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Perhubungan Maluku, Pelni serta Asisten II Provinsi Maluku.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw saat pertemuan berlangsung di ruang komisi II yang turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Maluku Fauzan Rahawarin.
âMemang mudik gratis yang ada hanya ke Banda. Tidak ada ke Tual Malra dan Aru. Makanya mahasisÂwa marah. Dan saya kira ini tidak bisa dibiarkan. Segera undang Pelni dan Perhubungan serta Asisten II Provinsi Maluku, Jumat besok kita rapat bersama mahaÂsiswa jam 2 siang, usai sholat Jumat,â katanya.
Soal tuntutan Simpan saja dulu pernyataan sikap kalian. Nanti diberikan besok saat pertemuan dengan mereka, baru disampaikan âsahut Richard.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Maluku, Fauzan Rahawarin mengatakan, terkait jatah mudik gratis merupakan program murni Kementerian Perhubungan.
Namun patut disayangkan kareÂna ini rute sebetulnya atau rute reguler, tetapi dalam programnya hanya sebatas sampai di KecaÂmatan Banda.
âSaya sempat sampaikan ke orang Pelni bahwa Pelabuhan Tual dan Pelabuhan Dobo itu juga bagian dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Makanya diharapkan, ke depan dalam waktu tersisa bebeÂrapa hari ini akan dilakukan koorÂdinasi terkait mudik gratis,â katanya.
Sementara itu Koordinator LaÂpangan Pendemo, Malik KoedoeÂboen dalam keterangannya mengÂaÂku ada ketidakadilan yang dilaÂkukan oleh Kementerian Perhubungan dalam kebijakan mudik gratis.
Ia juga menyayangkan ribuan tiket gratis diberikan bagi sejumlah kecaÂmatan sementara Maluku Tenggara tidak kebagian. Pasalnya rute mudik gratis hanya sampai pelabuhan banda semtara Maluku Tenggara, Tual dan Aru tidak kebagian.
âAda ketidakadilan yang dibijaki oleh Kementerian Perhubungan. Untuk tiga kecamatan di SBT seperti Geser, Gorom dan Kesui diberikan ribuan tiket gratis sementara Maluku Tenggara, Tual dan Aru sama sekali tak kebagian. Hal inilah yang menjadi keluhan kami,â katanya
Ia juga menyoroti kepemimpinan Benhur George Watubun dan Fauzan Rahawarin yang notabene merupakan keterwakilan dapil 6 Kepulauan Kei dan Kepulauan Aru.
âKami berterima kasih, karena aksi baru berlangsung beberapa menit langsung diterima. Ini tanda keseriusan pak Wakil ketua dengan Pak Richard Rahakbauw dalam melihat masalah ini.
âKehadiran kami di gedung DPRD untuk menyampaikan aspiÂrasi, karena jatah mudik gratis ke daerah itu sangat tidak tepat. KaÂrena ada sebagian daerah seperti Tual, Malra dan Aru tidak mendaÂpatkan jatah,â ujarnya. (S-20/S-26)