SIWALIMA.id > Berita
Mahasiswa Demo Tuntut Panca Karya Kembalikan Hak Adat
Daerah | Kamis, 15 Mei 2025 pukul 23:26 WIT

AMBON, Siwalimanews – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Pelajar Mahasiswa Adat Wae­sama melakukan demon­strasi di Kantor DPRD Ma­luku, Rabu (14/5) menuntut Perusahaan Daerah Panca Karya mengembalikan hak adat.

Mahasiswa ini menuding perusahaan milik daerah itu diduga menggusur sejumlah kuburan tua yang berada di Desa Kayu Putih, Kecamatan Wae­sama, Kabupaten Buru Selatan.

Penggusuran kuburan tua dila­kukan hanya untuk dijadikan seba­gai tempat penampungan kayu hasil penebangan pohon berjenis Miran­ti. Warga setempat menyebutnya de­ngan nama Lopung/Lokpon (tem­pat penampungan kayu).

Sejumlah orator dalam orasinya mengungkapkan, PD Panca Karya telah merampas hak-hak masyarakat adat di Kecamatan Waesama. Me­reka menuntut agar PD. Panca Karya dapat mengembalikan hak-hak masyarakat adat.

Anggota DPRD Provinsi Maluku, khususnya daerah pemilihan Buru juga didesak agar dapat memanggil dan meminta pertanggungjawaban Direksi PD Panca Karya.

“Kita minta pertanggungjawaban PD Panca Karya atas penggusuran yang dilakukan terhadap kuburan-kuburan masyarakat adat. Ada se­kitar 5-6 kuburan tua yang usianya ratusan tahun,” ungkap koordinator lapangan II, Ipan Latbual kepada wartawan disela-sela aksi tersebut.

Menurutnya, penggusuran kubu­ran tua dilakukan hanya untuk di­jadikan tempat operasional perusa­haan. Lahan pekuburan tua dijadi­kan lopung, atau tempat penampu­ngan kayu sementara sambil me­nu­nggu kapal untuk mengangkutnya.

“Masyarakat sempat mencegat aksi perusahaan. Bahkan sebagian masyarakat sudah melaporkan kepada aparat Polres Buru Selatan,” ungkapnya.

Penggusuran lahan adat milik masyarakat adat dilakukan pihak BUMD sejak bulan Maret 2025.

“Saya rasa perusahaan tidak kasih kompensasi. Kalau misalnya perusahaan bayar kompensasi saya yakin tidak ada perlawanan dari masyarakat,” ujarnya.

Mahasiswa Unpatti ini mengaku berbagai upaya perlawanan untuk mencegah aksi perusahaan telah dilakukan masyarakat. Mereka memasang palang agar perusahaan tidak beroperasi namun sia-sia.

“Perusahaan operasi tebang kayu, kayu-kayu Meranti. Dari data yang kita terima saat audiensi dengan masyarakat adat itu, penebangan kayu berjalan sudah lama. Peru­sahaan melakukan pemeliharaan dan hari ini mereka datang ke dewan,” tuturnya.

Dia menambahkan, Panca Karya beroperasi di wilayah Kecamatan Waesama. Ada 2 lokasi lopung yang dibuat perusahaan plat merah ini. Seperti di pantai Dusun Hotiban, Desa Hote dan Desa Kayu Putih.

“Kami mendesak anggota DPRD khususnya dapil Buru sebagai repre­sentasi suara masyarakat adat di sana, kami minta untuk mema­nggil, mengevaluasi PD Panca Kar­ya untuk bagaimana ada penanga­nan soal ini,” pintanya.(S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps