SIWALIMA.id > Berita
MA Vonis Mantan Walikota Tual 7 Tahun Bui
Online | Selasa, 5 Agustus 2025 pukul 03:03 WIT

AMBON, Siwalimanews – Mahkamah Agung menghukum mantan Walikota Tual Adam Rahayaan, dengan hukuman 7 tahun penjara.

Putusan kasasi tersebut dibacakan dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Agung, Dwiarso Budi Santiarto didampingi dua hakim anggota masing-masing Agustinus Purnomo Hadi dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo

Dalam amar putusan kasasi itu, Majelis Hakim Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara.

“Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II/terdakwa Adam Rahayaan serta memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB tanggal 20 November 2024 yang mengubah putusan Pengadilan Tipikor Ambon Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb tanggal 7 Oktober 2024 tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan dan tanpa dikenakan uang pengganti kepada terdakwa, menjadi pidana penjara selama 7 tahun.”

Hal itu disampaikan Kuasa Hukum Terdakwa John Berhitu kepada Siwalimanews di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (4/8) mengutip putusan MA.

Selain itu kata Berhitu, mantan Walikota Tual juga dihukum dengan pidana denda sebesar Rp400.000.000, dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Menanggapi putusan Kasasi itu, Jhon Berhitu mengaku, pihaknya akan mengajukan permohonan abolisi kepada Presiden Prabowo Subianto bagi kliennya Adam Rahayaan.

Abolisi kepada Adam Rahayaan ini dilayangkan, sebab dalam putusan MA yang memperbaiki putusan PT Ambon, kliennya tak dibebankan dengan uang pengganti sebagaimana putusan PT Ambon yang menghendaki kliennya dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp1.8 miliar.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Agung tentang judex facti dalam penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap Adam Rahayaan tidak tepat, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Rahayaan tidak memperoleh/menikmati kerugian keuangan negara tersebut, sehingga beralasan hukuman terhadap terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana tambahan uang pengganti.

Pertimbangan itulah, yang menjadi dasar baginya untuk mengajukan permohonan abolisi ke Presiden Prabowo Subianto. Jika dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap Adam Rahayaan adalah karena negara mengalami kerugian, padahal kebijakan yang diambilnya adalah untuk mendistribusikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) demi memberi makan warga, maka ini membuka ruang argumentasi abolisi yang kuat.

Pihaknya akan menekankan, bahwa kebijakan yang dilaksanakan Adam Rahayaan adalah perbuatan administratif atau kebijakan diskresi, bukan tindak pidana korupsi dan dilakukan dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, yaitu hak atas pangan.

Pertama, diskresi pemerintahan (Kebijakan untuk Kepentingan Rakyat) UU Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 22 ayat (1) yakni, Pejabat Pemerintahan dapat menggunakan diskresi dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan tertentu dalam hal peraturan perundang-undangan tidak memberikan pilihan, tidak lengkap, atau tidak jelas.

“Degan demikian, tindakan Adam Rahayaan mendistribusikan CBP dalam keadaan darurat pangan atau mendesak, merupakan bentuk diskresi, bukan perbuatan melawan hukum pidana,” tandas Berhitu.

Sementara argumen kedua, tidak untuk memperkaya diri, dimana tidak ada bukti, bahwa Adam Rahayaan memperoleh keuntungan pribadi dari kebijakan tersebut. Ini penting karena sesuai unsur delik pasal 2 dan 3 UU Tipikor, jika tidak ada niat memperkaya diri atau orang lain secara melawan hukum, maka pemidanaan menjadi lemah secara substansi.

Ketiga, manfaat sosial dari kebijakan tersebut, maka kebijakan justru menguntungkan masyarakat luas, yakni memberikan bantuan pangan kepada warga yang membutuhkan,” Beber Berhitu

Senada dengan Berhitu, kuasa hukum Adam Rahayaan lainnya Jack Wenno menambahkan, kerugian negara yang timbul dalam perkara tersebut, bukan akibat niat jahat. Mengapa demikian? Pertama kerugian negara akibat administratif bukan kriminal, kerugian negara yang timbul bukan karena korupsi, melainkan karena kesalahan administratif atau prosedural yang tidak disengaja.

Berdasarkan Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa, Setiap penyimpangan prosedur tidak selalu berarti perbuatan korupsi jika tidak ada niat jahat (mens rea). Kedua soal, asas ultimum remedium, dimana hukum pidana seharusnya menjadi jalan terakhir (ultimum remedium).

“Dalam kasus ini, sanksi administratif atau tanggung jawab jabatan seharusnya cukup, bukan pidana penjara 8 tahun. Selain itu dari sisi aspek Kemanusiaan dan kepentingan umum, Adam Rahayaan telah mengabdi sebagai kepala daerah dengan integritas,” tandas Wenno.

Tidak memperkaya diri sendiri menurut Wenno, yakni bertindak untuk menyelamatkan rakyat dari kelaparan, yang selaras dengan Pasal 28C UUD 1945 (hak atas pangan dan kehidupan layak). Demikian maka Pelaksanaan pidana justru akan merugikan masyarakat yang dulu dilayaninya.

Permintaan Abolisi 

Berdasarkan seluruh alasan tersbeut, permohonan diajukan kepada Presiden Republik Indonesia, karena Presiden memiliki hak prerogatif abolisi berdasarkan pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Permohonan dilakukan demi keadilan substantif, pemulihan kepercayaan publik terhadap hukum dan kepentingan kemanusiaan.

“Dengan demikian kami berkesimpulan, permohonan abolisi dapat didasarkan pada argumen, bahwa tindakan Adam Rahayaan tidak pantas dikualifikasi sebagai tindak pidana, karena dilakukan untuk kemaslahatan rakyat, tidak bertujuan memperkaya diri. Kerugian negara terjadi bukan karena kejahatan, melainkan karena niat baik yang tidak sejalan dengan prosedur administratif,” cetus Wenno.(S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps