SIWALIMA.id > Berita
Lohy akui Nilai Anggaran Rumjab Gubernur Sudah Sesuai
Daerah | Jumat, 20 Juni 2025 pukul 23:19 WIT

AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku melalui Komisi III mengakui, nilai anggaran renovasi dan mo­biler rumah jabatan gubernur di kawasan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebesar Rp14,5 miliar itu, sudah sesuai.

Pasalnya, rumah jabatan gu­bernur ini, sudah meng­alami kerusakan yang cukup parah, dikarenakan tidak di­tempati selama lebih dari lima tahun,.

“Setahu saya rumah itu sudah lama tidak ditinggali. Barang-barang di dalamnya juga kabarnya dalam kondisi ko­song atau rusak, jadi ke­mungkinan perlu diganti total seluruhnya,” ungkap Ang­gota Komisi III DPRD Ma­luku Allan Lohy kepada kepada warta­wan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (18/6).

Kerusakan yang cukup parah ini menurut Lohy, yang kemungkinan sudah dike­tahui sehingga, Pemerintah Provnsi Maluku sudah jauh hari merancang anggaran renovasinya sebelum pelan­tikan gubernur baru.

“Terkait rumah jabatan itu, sebenarnya sudah ditentu­kan sebelum pelantikan gubernur. Jadi seharus­nya ditanyakan ke pihak yang saat itu men­jabat, termasuk Pj Gubernur Maluku sebelumnya. Secara kelem­bagaan juga kami belum menerima laporan, namun sejumlah informasi yang sudah kami terima akan menjadi dasar untuk kami sikapi serius persoalan ini,” ujar Lohy

Walaupun demikian, Lohy me­ng­­aku, Komisi III akan menindak­lanjuti dengan mengawal proses renovasi dan pengadaan mubiler pada rumah jabatan gubenrur ini, sehingga anggaran itu tak disalah gunakan.

Pasalnya, nilai anggaran renovasi dan pengadaan mubiler rumah jabatan ini memang cukup besar sehingga menimbulkan tanda tanya, namun dirinya belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh, karena belum melakukan peninjauan langsung ke lapangan.

“Kami di Komisi III juga belum turun langsung. Harus ada surat masuk agar kami bisa turun dan meninjau kondisi fisik bangunan tersebut apakah dibangun sesuai nilai anggarannya atau tidak,” tandas Lohy.

Sebelumnya diberitakan, Populi Center Maluku (PCM) menduga selama ini aliran dana perbaikan rumah jabatan Gubernur Maluku di Kawasan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, mengalir ke rumah pribadi miliki mantan Gubernur Murad Ismail di Wailela.

Pasalnya, rumah jabatan tersebut tak ditempati oleh Murad Ismail selama lima tahun saat menjabat sebagai Gubernur Maluku, sehingga wajar jika saat ini rumah jabatan gubernur di Mangga Dua itu mengalami kerusakan yang cukup parah.

“Rumah jabatan gubernur di Mangga Dua selama ini tak pernah di tempati gubernur sebelumnya. Otomatis, semua anggaran pera­watan setiap tahunnya dialokasi­kan ke rumah pribadi di Wailela yang dijadikan sebagai kediaman dinas pada masa Murad Ismail,” jelas Direktur PCM Marwan Tita­-heluw dalam rilisnya yang diterima Redaksi Siwalima, Rabu (18/6)

Untuk itu kata Titaheluw, pembangunan renovasi rumah jabatan Gubernur Maluku dengan anggaran Rp14,5 miliar yang saat ini sementara dikerjakan, bukanlah satu masalah hukum atau sesuatu yang perlu dipolemikkan.

Pasalnya, dalam melakukan perbaikan dan renovasi serta penataan lingkungan rumah jabatan ini membutuhkan pembiayaan sesuai dengan perhitungan perencanaan.

“Apa yang salah? Perbaikan, renovasi maupun pembangunan butuh perhitungan melalui perencanaan. Proses renovasi rumjab gubernur dilakukan karena memang menjadi keharusan setelah selama ini tak ditinggali, otomatis biaya perawatan yang dianggarkan setiap tahun tak digunakan. Kerusakan di rumah dan penataan serta pengadaan interior telah dihitung dan diteliti dari aspek legal (hukum) mencakup perencanaan kebutuhan fasilitas kepala daerah,” tulis Titaheluw dalam rilis tersebut.

Titheluw menyebut, anggaran yang digelontorkan OPD terkait untuk renovasi, rehab dan penataan rumah jabatan ini dilakukan sesuai standar fasilitas kepala daerah, bukan atas dasar atau hasrat keinginan personal.

Mestinya, kritik publik mengevaluasi birokrasi lalu yang mengharuskan amggaran daerah yang diduga untuk fasilitas rumah pribadi yang dijadikan sebagai rumah jabatan.

“Kritik yang disampaikan itu paradoks sifastnya. Dulu, waktu rumjab gubernur gunakan rumah pribadi dan menelantarkan rumah dinas jabatan yang diatur regulasi tak pernah dikritik. Lalu, kebutuhan kepala daerah dikritik. Seolah ada upaya pelenggaran disitu. Semua anggaran ditetapkan berdasarkan perhitungan kebutuhan dan analisis hukum,” sebut Titaheluw.(S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps