AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku melalui Komisi III mengakui, nilai anggaran renovasi dan moÂbiler rumah jabatan gubernur di kawasan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebesar Rp14,5 miliar itu, sudah sesuai.
Pasalnya, rumah jabatan guÂbernur ini, sudah mengÂalami kerusakan yang cukup parah, dikarenakan tidak diÂtempati selama lebih dari lima tahun,.
âSetahu saya rumah itu sudah lama tidak ditinggali. Barang-barang di dalamnya juga kabarnya dalam kondisi koÂsong atau rusak, jadi keÂmungkinan perlu diganti total seluruhnya,â ungkap AngÂgota Komisi III DPRD MaÂluku Allan Lohy kepada kepada wartaÂwan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (18/6).
Kerusakan yang cukup parah ini menurut Lohy, yang kemungkinan sudah dikeÂtahui sehingga, Pemerintah Provnsi Maluku sudah jauh hari merancang anggaran renovasinya sebelum pelanÂtikan gubernur baru.
âTerkait rumah jabatan itu, sebenarnya sudah ditentuÂkan sebelum pelantikan gubernur. Jadi seharusÂnya ditanyakan ke pihak yang saat itu menÂjabat, termasuk Pj Gubernur Maluku sebelumnya. Secara kelemÂbagaan juga kami belum menerima laporan, namun sejumlah informasi yang sudah kami terima akan menjadi dasar untuk kami sikapi serius persoalan ini,â ujar Lohy
Walaupun demikian, Lohy meÂngÂÂaku, Komisi III akan menindakÂlanjuti dengan mengawal proses renovasi dan pengadaan mubiler pada rumah jabatan gubenrur ini, sehingga anggaran itu tak disalah gunakan.
Pasalnya, nilai anggaran renovasi dan pengadaan mubiler rumah jabatan ini memang cukup besar sehingga menimbulkan tanda tanya, namun dirinya belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh, karena belum melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
âKami di Komisi III juga belum turun langsung. Harus ada surat masuk agar kami bisa turun dan meninjau kondisi fisik bangunan tersebut apakah dibangun sesuai nilai anggarannya atau tidak,â tandas Lohy.
Sebelumnya diberitakan, Populi Center Maluku (PCM) menduga selama ini aliran dana perbaikan rumah jabatan Gubernur Maluku di Kawasan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, mengalir ke rumah pribadi miliki mantan Gubernur Murad Ismail di Wailela.
Pasalnya, rumah jabatan tersebut tak ditempati oleh Murad Ismail selama lima tahun saat menjabat sebagai Gubernur Maluku, sehingga wajar jika saat ini rumah jabatan gubernur di Mangga Dua itu mengalami kerusakan yang cukup parah.
âRumah jabatan gubernur di Mangga Dua selama ini tak pernah di tempati gubernur sebelumnya. Otomatis, semua anggaran peraÂwatan setiap tahunnya dialokasiÂkan ke rumah pribadi di Wailela yang dijadikan sebagai kediaman dinas pada masa Murad Ismail,â jelas Direktur PCM Marwan TitaÂ-heluw dalam rilisnya yang diterima Redaksi Siwalima, Rabu (18/6)
Untuk itu kata Titaheluw, pembangunan renovasi rumah jabatan Gubernur Maluku dengan anggaran Rp14,5 miliar yang saat ini sementara dikerjakan, bukanlah satu masalah hukum atau sesuatu yang perlu dipolemikkan.
Pasalnya, dalam melakukan perbaikan dan renovasi serta penataan lingkungan rumah jabatan ini membutuhkan pembiayaan sesuai dengan perhitungan perencanaan.
âApa yang salah? Perbaikan, renovasi maupun pembangunan butuh perhitungan melalui perencanaan. Proses renovasi rumjab gubernur dilakukan karena memang menjadi keharusan setelah selama ini tak ditinggali, otomatis biaya perawatan yang dianggarkan setiap tahun tak digunakan. Kerusakan di rumah dan penataan serta pengadaan interior telah dihitung dan diteliti dari aspek legal (hukum) mencakup perencanaan kebutuhan fasilitas kepala daerah,â tulis Titaheluw dalam rilis tersebut.
Titheluw menyebut, anggaran yang digelontorkan OPD terkait untuk renovasi, rehab dan penataan rumah jabatan ini dilakukan sesuai standar fasilitas kepala daerah, bukan atas dasar atau hasrat keinginan personal.
Mestinya, kritik publik mengevaluasi birokrasi lalu yang mengharuskan amggaran daerah yang diduga untuk fasilitas rumah pribadi yang dijadikan sebagai rumah jabatan.
âKritik yang disampaikan itu paradoks sifastnya. Dulu, waktu rumjab gubernur gunakan rumah pribadi dan menelantarkan rumah dinas jabatan yang diatur regulasi tak pernah dikritik. Lalu, kebutuhan kepala daerah dikritik. Seolah ada upaya pelenggaran disitu. Semua anggaran ditetapkan berdasarkan perhitungan kebutuhan dan analisis hukum,â sebut Titaheluw.(S-26)