PIRU, Siwalimanews – Proyek rehabilitas pembanguÂnan Kantor DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2025 batal dilaksanakan
Pembatalan ini disebabkan karena, masalah lahan yang samÂpai saat ini belum diselesaikan pemerintah.
Padahal pemerintah daerah suÂdah merencanakan tahun ini akan direnovasi karena kondisi banguÂnan Kantor DPRD banyak yang rusak.
Pembatalan proyek rehab kantor DPRD SBB ini menyusul adanya temuan Badan Pemeriksa KeuaÂngan (BPK) Perwakilan Maluku. Sebab pihak BPKÂ menemukan permasalahan terkait dengan status kepemilikan yang digunakan untuk fasiltas gedung pemerintah atau sarana prasarana umum khuÂsusnya Kantor DPRD.
Kepala Inspektur Daerah KabuÂpaten SBB Indra Maruapey keÂpada wartawan di Piru, Rabu (18/06) mengatakan, dalam hasil peÂmeriksaan BPK adanya permaÂsalahan atas aset tetap  telah berdiri bangunan milik Pemda maupun bangunan sarana prasaÂrana umum yang di bangun oleh Pemda SBB.
Dimana lahan yang digunakan banyak yang belum memiliki status kepemilikan dalam bentuk surat kepemilikan tanah termasuk salah satunya Kantor DPRD yang tanahnya juga belum menjadi milik Pemda SBB.
Akibatnya BPK merekomenÂdasiÂkan penghentian untuk pelaksanaan pekerjaan renovasi atau rehab Kantor DPRD.
Dijelaskan, temuan ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan perÂtanyaan mengenai proses pengÂadaan lahan yang dilakukan sebeÂlumnya.
âBPK meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini agar proyek yang sudah ditetapÂkan dalam perencanaan dapat dilanÂjutkan dan tidak berdampak akan merugikan keuangan negara. Serta menghindari munculnya temuan yang baru terkait masalah penataÂusahaan dan pengakuan atas aset daerah.(S-18)