AMBON, Siwalimanews – Hingga kini Pemprov Provinsi Maluku belum menyerahkan dokumen Kebijakan Umum AngÂgaran dan Prioritas PlaÂfon Anggaran SemenÂtara perubahan tahun 2023 kepada DPRD Maluku.
KUA-PPAS tersebut meruÂpakan dokumen penÂting dalam penyusuÂnan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023.
Anggota DPRD ProÂvinsi Maluku, Edison Sarimanela warning PeÂmerintah Provinsi Maluku agar perubahan APBD tidak lagi menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Menurut Sarimanela, batas pembahasan KUA-PPAS APBD-P tahun anggaran 2023 akan berakhir dua pekan lagi, sehingga pemprov harus segera memasukkannya.
Peringatan ini diungkapkan SariÂmanela mengingat dua pekan menÂjelang batas waktu pembahasan APBD Perubahan belum juga munÂcul kepastian waktu penyerahan KUA-PPAS APBD Perubahan TaÂhun 2023.
Sarimanela menjelaskan, tahun 2022 lalu Pemerintah Provinsi MaÂluku juga tidak mengajukan dokuÂmen KUA-PPAS APBD Perubahan hingga batas waktu, dan akhirnya diterbitkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD.
Akibatnya, DPRD tidak mengetaÂhui program dan kegiatan apa saja yang bermanfaat karena, perubahan APBD dengan menggunakan PerÂkada telah memangkas kewenaÂngan DPRD.
âJangan sampai tahun 2023 digunakan Perkada lagi, karena itu preseden buruk jika memakai Perkada, dimana kewenangan DPRD sangat terbatas karena penetapan APBD perubahan tanpa mekanisme pembahasan yang melibatkan DPÂRD,â ujar Sarimanela kepada warÂtawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (13/9).
Sarimanela menegaskan, perubaÂhan APBD bukan sesuatu yang wajib dilakukan tetapi mengingatkan akan terjadi pergeseran anggaran yang cukup besar dan berdampak bagi penyelenggaraan pemerintahan maka DPRD harus dilibatkan.
Kebutuhan anggaran untuk pilkada yang begitu besar kata Sarimanela, harus dilakukan secara teliti sebab jika tidak, maka ditakutkan pergeseran anggaran akan berdampak bagi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat pula disepelekan.
âAPBD-P merupakan salah satu komponen yang sangat urgen untuk memasukkan program belum atau tidak tertampung pada APBD induk, sehingga DPRD berkepentingan untuk terlibat langsung dalam pembahasan APBD perubahan, jangan sampai kepentingan masyarakat terkait pembangunan yang urgent justru tidak tercover karena pergeseran anggaran,â jelasnya.
Karena itu, Sarimanela mendesak agar Pemprov tidak main-main dengan dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan tetapi secepatnya diserahkan untuk dibahas bersama. (S-20)