AMBON, Siwalimanews – Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 milik Pemerintah Provinsi Maluku jalan ditempat.
Marwah lembaga terhormat kembali teruji dengan sikap cuek provinsi yang hingga kini tidak juga mengajukan KUA-PPAS untuk dibahas.
âKita kasih waktu sampai pekan depan,â tegas Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (8/11).
Dijelaskan, DPRD secara keÂlemÂbaÂgaan telah menyurati pemeÂrintah provinsi guna meminta agar dokuÂmen KUA-PPAS APBD 2023 sejak 1 November lalu. âSaat ini belum juga diserahkan, kita akan surati kembali pekan depan. Kalau sampai tanggal 15 November belum ajukan, kita surat lagi,â kata Sairdekut.
Berdasarkan aturan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2023 sudah harus diteÂtapkan menjadi Peraturan Daerah pada 30 November mendatang maka dokumen KUA-PPAS sebaÂgai dokumen perencanaan anggaÂran sudah harus diserahkan terlebih dahulu.
Pemerintah Provinsi kata SairÂdekut wajib dalam waktu dekat meÂnyerah sebab mekaÂnisme pembaÂhasan APBD harus dilakukan secara baik agar ketika menjadi Perda telah mengakoÂmodir kebutuhan masyaÂrakat di Maluku. âPokoknya harus diserahkan tidak ada pilihan lain sebab masih ada waktu, kita bisa rampungkan APBD 2023 sebelum 30 November,â cetusnya. (S-20)