AMBON, Siwalimanews – KPU dan Bawaslu ProÂvinsi Maluku mengemÂbaliÂkan sisa anggaran dana hibah Pilkada tahun 2024 ke kas daerah sebeÂsar Rp 60 miliar.
Diketahui Pilkada serenÂtak 27 November 2024, KPU mendapatkan dana hibah dari Pemerintah ProÂvinsi Maluku sebesar Rp160 miliar. Sisa dana yang akan dikembalikan 57 miliar.
Sementara Bawaslu MaÂluku mendapatkan dana hibah pengawasan Pilkada 85 Miliar. sisa yang akan dikembalikan 3 miliar.
Kepastian sisa dana Pilkada disampaikan saat rapat Komisi I DPRD Maluku dengan KPU dan Bawaslu, berlangsung di Kantor DPRD, Rabu (16/4).
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton mengatakan, rapat dengan KPU Bawaslu, menyampaikan pelaksanaan Pilkada 2024 telah berjalan dengan sukses. Kemudian untuk sisa dana hibah juga telah disampaikan.
KPU dalam laporannya, memiliki sisa anggaran kurang lebih Rp57 miliar. Sedangkan Bawaslu sekitar Rp3 miliar.
âSisa anggaran ini akan dikembalikan ke kas daerah oleh mereka,â jelas Solichin.
Lebih lanjut kata Solichin, DPRD mengapresiasi KPU dan Bawaslu karena dalam pengguÂnaan anggaran dana hibah telah mencerminkan transparansi dan tanggung jawab yang baik.
âApalagi di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini. Tentu kami apresiasi upaya pengembalian dana hibah sisa,â sebut Solichin.
Komisioner Bawaslu Maluku Daim Baco Rahawarin jelaskan dana hibah 85 miliar digunakan untuk pembayaran honorer badan Adhoc se Maluku diantaranya; Panwas Kecamatan (Panwascam)Pengawas Kelurahan Desa (PKD) dan pengawasan TPS.
âSelain badan Adhoc, dana ini juga digunakan untuk kebutuhan Bawaslu selama pentahapan Pilkada,â jelas Daim.
Daim menyebutkan, bahwa hingga kini anggaran yang sudah digunakan Bawaslu masih dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku.
âUntuk audit BPK masih dilakukan sampai saat ini di internal Bawaslu. Nanti dilihat apakah catatan BPK untuk selanjutnya diperbaiki,â tandasnya. (S-26)