AMBON, Siwalimanews – Komisi IV DPRD menyebut, peÂmerintah provinsi Maluku memiliki banyak aset namun tidak terdokuÂmentasi dengan baik.
Olehnya itu, pihaknya mendorong agar segera ada payung hukum yang menjadi acuan dilakukan penataan terhadap asset-aset daerah tersebut.
âKita dorong segera disahkan ranperda kearsipan untuk menyeÂlamatkan aset daerah yang selama ini tidak terdokumentasi dengan baik, tegas Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saudah Tethool kepada Siwalima, di Ambon, Minggu (15/6).
Ia menyebut, Komisi IV telah menggelar pertemuan dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah serta Biro Hukum setda Maluku dalam membahas ranperda kearsiÂpan yang merupan inisiatif DPRD tersebut.
âKita akan mendorong pengesaÂhan ranperda kearsipan untuk menÂjadi Perda. Didasari urgensi dan keÂbutuhan mendesak untuk menyeÂlamatkan aset daerah,â jelasnya.
Dikatakan banyak dokumen penting yang masih terbengkalai dan belum tertata secara baik. Ini berisiko terhadap keberlanjutan tata kelola aset daerah.
Ranperda kearsipan sempat diÂ-usulkan pada 2022, namun kalah itu terkendala penganggaran. Olehnya, komisi kembali mengangkatnya sebaÂÂgai ranperda inisiatif di tahun 2025.
âPerda ini sangat penting. Tahun 2022 sudah pernah diusulkan tapi tidak ada anggaran. Sekarang kami dorong lagi sebagai inisiatif komisi agar bisa direalisasikan,â katanya.
Ia mengaku, penyusunan naskah akademik dan draf ranperda telah dilakukan. Komisi IV bahkan telah melakukan studi banding ke Provinsi Jawa Barat untuk menggali masukan.
âKami sudah studi banding ke Jabar. Ada banyak masukan dari Pemprov Jabar terkait substansi ranperda. Setelah ini akan dibahas bersama Pemprov Maluku untuk penyempurnaan naskah,â jelasnya.
Tahapan selanjutnya katanya adalah harmonisasi dengan KemenÂterian Hukum, yang kemudian dilanjutkan dengan uji publik dalam waktu dekat.
âKomisi IV menargetkan seluruh proses pembahasan dan pengesaÂhan ranperda ini dapat rampung dalam masa sidang tahun ini,â tanÂdasnya. (S-26)