AMBON, Siwalima.id - DPRD Maluku mendukung proses pemekaran jazirah lease menjadi Daerah Otonomi Baru dan terpisah dari kabupaten induk Maluku tengah.
Dukungan itu disampaikan setelah Komisi I DPRD Maluku menerima Tim Konsorsium Pemekaran Lease di kantornya Kamis (13/11).
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton mengatakan setelah mendengarkan pemaparan dari ketua dan sekretaris Tim Persiapan DOB Kota Lease, pihaknya menilai seluruh syarat administrasi telah terpenuhi.
“Secara administrasi semuanya sudah lengkap dan kami (komisi I) mendukung penuh pembentukan Kota Lease,” ujarnya kepada wartawan kemarin.
Komisi I, lanjutnya akan berkoordinasi dengan gubernur untuk menyusun rekomendasi dan surat keputusan bersama antara DPRD dan pemerintah, sebagai dasar pengusulan Kota Lease bersama 14 DOB lainnya ke pemerintah pusat.
“Kami akan membicarakan dengan pak gubernur agar dibuat rekomendasi dan surat keputusan bersama, sehingga dapat diusulkan ke Komisi I DPR,” terangnya.
Lebih lanjut, kata Politisi PKS itu, dari aspek pendanaan, Komisi I DPRD Maluku juga berencana memanggil sekda untuk membahas alokasi anggaran bagi persiapan DOB tersebut.
Ketika surat keputusan sudah dikeluarkan, lanjutnya maka harus ada anggaran yang disiapkan untuk mendukung pembentukan Kota Lease dan daerah-daerah baru lainnya
Salah satu anggota Tim Konsorsium Lease, Saleh Wattiheluw, di hadapan Anggota DPRD Komisi I mengaku perjuangan untuk pemekaran Lease telah dilakukan sejak 10 tahun lalu.
“Upaya tersebut sebelumnya telah masuk dalam keputusan DPRD Maluku Nomor: 16 dan 126 yang menetapkan 13 DOB di wilayah Maluku, terangnya.
Lanjutnya, gubernur sebenarnya telah mengajukan usulan 13 DOB itu ke Kementerian Dalam Negeri, hanya saja prosesnya terhenti.
“Karena itu, kami kembali datang ke DPRD untuk meminta agar komisi I mengeluarkan keputusan rekomendasi lanjutan,” jelasnya.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan dukungan anggaran untuk kelanjutan proses pemekaran. Ia menyebut, pada periode sebelumnya, pemda bersama DPRD telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,3 miliar untuk 13 DOB.
“Kita berharap dukungan anggaran bisa kembali disiapkan agar proses administrasi dan kelengkapan data dapat diperbaharui,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Komisi I, Wahid Laitupa menambahkan dukungan terhadap pemekaran bukan hanya untuk Lease, tetapi juga bagi seluruh wilayah di Maluku yang memiliki potensi dan kebutuhan otonomi baru.
“Sebagai wakil rakyat, kami menyadari rekomendasi dari pemda kabupaten dan provinsi merupakan syarat mutlak. Karena itu, kami punya tanggung jawab moral untuk mendukung perjuangan ini,” tegasnya.
Akmal Solisa juga menambahkan DPRD siap membantu tim konsorsium dalam penyusunan rekomendasi dan memperjuangkan alokasi anggaran dalam APBD.
“Kita dukung penuh. Usulan ini akan kita bantu, baik dalam rekomendasi maupun anggaran. Gerakan ini harus cepat karena menyangkut masa depan masyarakat Lease dan daerah lainnya,” ujar Solisa.
Sementara anggota komisi I lainnya, Edison Sarimanela menilai bahwa tim konsorsium lease merupakan tim paling solid dan siap dibanding DOB lain.
“Kalau bicara kesiapan, Lease adalah yang paling matang. Komisi I sudah sepakat untuk mendukung secara politik dan administratif. Dalam pembahasan APBD Murni 2026, kami akan menitipkan anggaran khusus untuk mendukung tim pemekaran,” ungkap Sarimanela.
Ia menambahkan, DPRD Maluku akan segera mengkomunikasikan hal ini dengan pimpinan dewan agar dukungan anggaran dapat dimasukkan dalam pembahasan APBD.
Ditempat yang sama, Ketua Konsorsium DOB Kota Lease, M.J. Septeno, mengungkapkan perjuangan pembentukan DOM Pulau-Pulau Lease telah berlangsung hampir dua dekade.
“Kami berusaha menghidupkan kembali perjuangan ini dengan menggerakkan seluruh kekuatan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota, agar keputusan politik yang pernah diambil 15 tahun lalu dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan perjuangan ini,” katanya.(S-26)
