AMBON, Siwalimanews – Anggota DPR Alimuddin Kolatlena minta adanya keadilan anggaran bagi Provinsi Maluku dari pemerintah pusat.
Kolatlena menilai, alokasi anggaran dari Dana Alokasi Umum yang digelontorkan pemerintah pusat kepada Maluku sebesar Rp2.429 triliun, belum sesuai dengan sumbangan pendapatan dari wilayah Maluku.
Menurutnya, selama ini sumbangan sektor perikanan dari tiga wilayah pengelolaan perikanan di Provinsi Maluku cukup besar setiap tahunnya. Sayangnya tidak berbanding lurus dengan pendapatan yang diberikan negara kepada masyarakat Maluku.
“Kalau kita lihat besaran DAU yang diterima Maluku memang tidak berbanding lurus dan tidak memperlihatkan adanya keadilan terhadap Maluku,” ujar Kolatlena kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Selasa (20/5).
Pemerintah pusat kata Kolatlena, tidak boleh terus menerus menggunakan pendekatan perhitungan DAU yang selama ini berlaku dengan pendekatan wilayah daratan.
Kebijakan perhitungan tersebut, telah merugikan Maluku sebagai provinsi yang didominasi dengan wilayah laut yang luas 92.7 persen.
“Sebagai daerah dengan luas laut yang paling besar dengan penghasilan ikan terbesar itu belum melihat adanya keadilan disitu, artinya masyarakat Maluku harus sejahtera dengan sumberdaya alam yang dimiliki,” tegas Anggota Fraksi Partai Gerindra ini.
Kolatlena menegaskan, keadilan anggaran harus menjadi salah satu aspek yang diperhatikan pemerintah pusat guna memastikan seluruh kelompok masyarakat mendapatkan manfaat dari anggaran tanpa diskriminasi.
Ditambahkan, jika tidak ada keadilan anggaran bagi Maluku berupa tambahan DAU, maka sampai kapanpun tidak akan ada percepatan pembangunan di Maluku.
Sebagai wakil rakyat asal Maluku, dirinya akan bersama-sama gubernur memperjuangkan adanya keadilan anggaran bagi Provinsi Maluku.
“Perjuangan pak gubernur akan kita follow up, untuk teruskan perjuangan itu untuk kepentingan pembangunan di Maluku,” janji Kolatlena.(S-20)