AMBON, Siwalimanews – Puluhan mahasiswa yang tergabung Koalisi Ci­payung yang terdiri dari Serikat Mahasiswa Musli­min Indonesia (SEMMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Him­punan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Maha­siswa Kristen Indonesia (GMKI) melakukan aksi demo di Gong Perdamaian, Senin (25/8).

Koalisi Cipayung me­nuntut Kementerian Ke­men­terian Energi dan Sum­ber Daya Mineral (ESDM) untuk menjamin keterlibatan putra-putri Kepulauan Tanimbar da­lam posisi strategis penge­lolaan Blok Masela.

Ketua SEMMI Maluku, Alfian Hulishulis menegaskan, Blok Masela merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi raksasa, yang diharapkan menjadi motor energi Indonesia. Karena itu, kehadiran anak Tanimbar pada jabatan strategis adalah harga mati.

“Setelah fasilitas selesai dan Blok Masela beroperasi, akan ter­bentuk struktur baru mulai dari direktur lapangan, komisaris, te­naga ahli, hingga teknisi profe­sional. Pertanyaannya, apakah anak-anak Tanimbar akan duduk di kursi strategis atau hanya jadi buruh kasar di tanah sendiri,” tegas Alfian.

Ia mengakui, program beasiswa, pelatihan, dan peningkatan kapa­sitas memang telah berjalan, namun itu belum cukup.

“Kapasitas SDM lokal ada, tinggal kemauan politik negara untuk menempatkannya,” imbuh­nya.

Koalisi Cipayung yang terdiri dari SEMMI, HMI, PMII, dan sejumlah OKP lainnya, menegaskan keter­wakilan anak Tanimbar dalam pengelolaan Blok Masela adalah kewajiban moral, politik dan hukum.

“Kementerian ESDM wajib membuat regulasi yang jelas, agar keterlibatan putra-putri Tanimbar di posisi direktur, komisaris, hingga manajerial utama benar-benar terjamin. Tanpa itu, semua janji hanya akan kosong,” tegas Alfian.

Selain jabatan manajerial, koa­lisi juga mendesak tenaga ahli dan profesional lokal di bidang hukum, teknik, geologi, lingkungan, hingga manajemen operasional dili­batkan dalam struktur kerja. Begitu juga di level teknis, sejak tahap eksplorasi, konstruksi, hingga produksi gas.

“Transfer keterampilan hanya mungkin terjadi jika anak daerah benar-benar terjun di jantung operasi Blok Masela,” ujarnya.

Koalisi Cipayung Maluku me­nolak pola eksploitasi yang menyi­ngkirkan anak daerah. Jika posisi strategis dikuasai pihak luar, maka Blok Masela bukan pembangunan, melainkan kolonialisme energi dengan wajah baru.

“Jika tuntutan ini diabaikan, kami siap mengawal dengan advokasi politik, aksi massa, dan langkah hukum. Blok Masela harus menjadi simbol keadilan energi, bukan sumber luka baru bagi rakyat Maluku,” pungkasnya.

MEA Diminta Percepat

Komisi III DPRD Provinsi Maluku mendesak BUMD PT Maluku Energi Abadi (MEA) mempercepat proses finalisasi pengelolaan participating interest (PI) 10 persen di Blok Non Bula, Bula, dan Masela.

Dorongan ini disampaikan da­lam rapat dengar pendapat ber­sama MEA dan Dinas Pertam­bangan, yang difokuskan pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pekan kemarin.

Anggota Komisi III DPRD Ma­luku, Halimun Saulatu, Kepada Siwalima, Senin (25/8) di Balai Rakyat Karpan Ambon, menegas­kan rapat tersebut digelar sebagai langkah strategis DPRD untuk mencari sumber pendapatan baru bagi daerah, terlebih dalam kondisi efisiensi anggaran yang sedang diterapkan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Menurutnya, sektor energi men­jadi salah satu andalan yang harus dimaksimalkan kontribusinya.

“Kami ingin memastikan MEA benar-benar mampu memberi kontribusi nyata bagi PAD Maluku. Karena itu, komisi menekankan pentingnya percepatan finalisasi PI 10 persen, khususnya pada Blok migas strategis seperti Non Bula, Bula, dan Masela,” ujar Saulatu.

Dikatakan, MEA menyampaikan bahwa proses pengelolaan PI di Blok Non Bula dan Bula sudah memasuki tahap akhir. Semua persyaratan yang diminta Kementerian ESDM telah terpenuhi, dan kini hanya menunggu penandatanganan Menteri ESDM untuk disahkan.

“Secara administrasi Blok Non Bula dan Bula sudah masuk tahapan finalisasi. Jadi tinggal menunggu tanda tangan Menteri ESDM. Kalau ini bisa segera ditandatangani, maka kontribusinya terhadap PAD Maluku dapat langsung terealisasi,” jelas Saulatu.

Sementara itu, untuk Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, prosesnya masih berada pada tahapan ketujuh dan belum bisa berlanjut ke tahap kedelapan. Hal ini lantaran masih adanya tarik-menarik kepemilikan PI 10 persen antara Pemprov Maluku, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya .

Berdasarkan skema, PI 10 persen dibagi menjadi 3 persen untuk Pemprov, 3 persen untuk KKT, 3 persen untuk MBD, dan 1 persen dibagi rata ke kabupaten/kota lainnya. Namun Pemda KKT dan MBD menghendaki agar jatah PI mereka dikelola langsung oleh BUMD masing-masing, yakni Tanimbar Energi untuk KKT dan BUMD milik MBD.

“Situasi ini membuat proses administrasi PI di Blok Masela berjalan lambat. Karena itu, komisi menilai solusi terbaik adalah memberikan kewenangan pengelolaan lebih dulu kepada MEA. Setelah itu, barulah pembagian persentase kepemilikan dilakukan sesuai porsi masing-masing,” tandas Saulatu

Ia menegaskan, percepatan proses PI sangat penting agar Maluku tidak kehilangan peluang besar dari proyek migas berskala nasional tersebut. Apalagi, Blok Masela diproyeksikan menjadi salah satu sumber energi terbesar di Indonesia yang akan memberi dampak signifikan bagi ekonomi Maluku.

“Yang kami dorong adalah kepastian. Jangan sampai PAD Maluku terhambat hanya karena persoalan teknis pembagian PI. Prinsipnya, administrasi harus beres dulu di MEA, agar kontribusi segera masuk, baru kemudian dibagi sesuai porsi,” pungkas Saulatu. (S-26)