AMBON, Siwalimanews – DPD KNPI Maluku mengkritik kebijakan pemerintah terkait keberadaan minuman keras jenis sopi yang dilarang.
Sementara pemerintah tidak melarang peredaran minuman beralkohol kemasan yang bebas beredar di masyarakat.
“Sungguh ironi, sopi minuman hasil fermentasi tradisional dari tangan-tangan petani lokal Maluku masih saja dipandang dengan sebelah mata,” ungkap Fungsionaris DPD KNPI Maluku Jovandri Aditya Kalaimena Kepada Siwalima, Jumat (1/8).
Dikatakan di tengah gemerlap lampu diskotik dan etalase toko minuman berlisensi yang menjual aneka minuman impor dan beralkohol tinggi.
“Lucunya, minuman keras di toko-toko besar dan diskotik-diskotik megah justru dianggap bermartabat, berkelas, bahkan legal,” katanya.
Lebih lanjut ia mengaku, sopi bukan sekadar minuman, tetapi simbol nilai, kebudayaan dan ekonomi rakyat.
Sopi adalah bagian dari sejarah panjang interaksi sosial masyarakat Maluku, mulai dari ritual adat hingga pertemuan kekeluargaan. Membiarkan sopi dipinggirkan adalah sama dengan mengabaikan jati diri orang Maluku.
“Sopi bukan sekadar cairan fermentasi. Pemerintah seharusnya hadir bukan untuk menertibkan dengan stigma, tapi melegalkan dengan kebijakan yang adil dan berpihak,” tambahnya.
Olehnya Ia mendorong pemerintah untuk tidak bersikap politis dalam menentukan mana yang layak dan tidak. Justru legalisasi sopi dengan sistem pengawasan yang ketat dapat menjadi jalan tengah untuk melindungi masyarakat.
“Jika yang asing bisa dimuliakan di atas meja pesta, mengapa yang lokal harus disembunyikan di balik pintu belakang,” tandasnya.(S-26)
