PIRU, Siwalimanews – Kepala Kementrian Imigrasi dan Kemasyarakatan (Kemeni­mi­pas) RI didesak untuk segerah mencopot Kepala Lapas Kelas IIB Piru Dawa’i dari jabatannya.

Desakan ini diungkapkan Prak­tisi Hukum yang juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Majelis Ulama Indonesia  (MUI) SBB, Hermanses, kepada Siwalima di Piru, Senin (01/09) menyusul kasus peng­ani­yaan yang dilakukan oleh salah satu oknum petugas Lembaga permas­yarakatan (Lapas) Kelas IIB Piru berinisial (MRA) terhadap empat orang orang tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Barat (SBB) ini, Praktis Hukum Hasan Hermanses mendesak Kepala Ke­menterian Imigrasi dan Kemasya­rakatan (Kemenimipas) RI untuk segera mencopot Kepala Lapas Ke­las IIB Piru Dawa’i dari jabatannya.

Dikatakan, perlakuan kekerasan terhadap empat orang kliennya yang merupakan warga Desa Luhu Kecamatan Huamual salah satunya, Dezan Bastian Umasugi, Hafiz Attamimi, Muhamad Saidna Ali Ga­rium dan Muhamad Fikri sangat ber­tentangan dengan amanat undang-undang Nomor: 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang digantikan dengan  Undang-undang Nomor: 12 tahun 1995. Undang-undang tersebut menitikberatkan pada prinsip rein­tegrasi sosial, keadilan restoratif serta pelayanan dan pembinaan yang humanis bagi warga binaan.

Hermanses jelaskan, kasus peng­aniyaan ini terungkap di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada saat persidangan yang digelar secara terbuka, Rabu, (27/08) di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu. Dimana keempat orang tersebut mengungkapkan bahwa pada saat hari pertama mereka dibawa ke Lapas Kelas IIB Piru dan dimasukkan kedalam tahanan mereka didatangi oleh MRA langsung melakukan tindakan penganiyaan dan kekerasan serta mengeluarkan kata-kata yang sarat dengan ras tanpa bertanya.

“Penganiyaan dilakukan MRA ini, dengan cara menampar wajah me­reka berempat dengan mengunakan belakang sendal jepit yang kotor. Herannya lagi ke empat orang tersebut, kemudian disuruh untuk memukul tembok sel dengan sekuat tenaga hingga mengakibatkan rasa sakit pada pegalangan tangan me­reka. Bahkan Oknum petugas Lapas tersebut, juga menyuruh para tahanan lain untuk menganiaya mereka,” tegas Hermanses.

Lanjutnya, selain melakukan pe­nganiyaan MRA juga  mengeluarkan sejumlah kalimat ujaran kebencian rasis. Ujaran kebencian rasis, yang dikeluarkan oknum tersebut kepada keempat tahanan dengan nada kasar memaki dialek Ambonnya.”Kamong orang Negeri seng jadi Bupati de­wan lai, jadi kalau bikin macam-macam Katong inja kamong,” tegasnya.

Hermanses yang juga Ketua LBH Nahdatul Ulama (NU) Cabang SBB ini juga menegaskan, atas perlakuan kekerasan terhadap kliennya terse­but dirinya mengecam keras atas prilaku amoral dan tidak etis yang dila­kukan oleh oknum petugas La­pas Kelas IIB Piru tersebut.

Atas kasus penganiyaan ini, ungkap Hermanses, kekerasan yang dialami para tahanan ini menjadi preseden buruk bagi penegakan supremasi hukum di Negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Sebab fungsi utama lapas adalah pembinaan da­lam sistem pemidanaan, sebagai upa­ya restorasi sosial dengan tujuan pulihnya hubungan hidup, kehidu­pan dan penghidupan seorang nara­pi­dana yang berdampak posit pada perilaku.

“Artinya Kalapas punya tang­gung jawab besar untuk melakukan upaya-upaya yang bertujuan meng­u­rangi tingkat pengulangan tindak pidana pasca pembinaan di Lapas. Saya tegaskan, penganiyaan terha­dap klien saya ini belum mendapat putusan pengadilan yang berkekua­tan hukum tetap, karena masih da­lam tahanan Kejaksaan dan kenapa harus men­dapat penganiayaan,” tegasnya.

Hermanses menambahkan, perbu­a­tan penganiyaan yang dilakukan oleh oknum petugas Lapas ini tidak hanya mencederai prinsip kemanu­siaan, tetapi bertentangan dengan regulasi yang mengatur sistem pe­masyarakatan di Indonesia.

Oleh sebab itu, oknum petugas Lapas ini harus mendapat sanksi hukum yang tegas agar tidak ada stig­ma negatif di masyarakat terha­dap Lapas Kelas IIB Piru. Kekerasan dalam lembaga pemasyarakatan sangat bertentangan dengan amanat undang-undang tersebut diatas.

“Fungsi pemasyarakatan meliputi pembinaan dan pelayanan, bukan keke­rasan yang berbau rasis seperti yang dilakukan oleh oknum Lapas Kelas IIB terhadap empat orang klien kami yang masih merupakan tahanan kejaksaan. Untuk itu, selaku Kuasa hukum dari keempat orang tersebut  meminta

Kemenimipas untuk segerah men­copot Kalapas Kelas IIB Piru karena tidak emban dalam tugasnya sebagai pemimpin. Persoalan ini saya pasti­kan akan mengawal persoalan ini sampai tuntas,” ucapnya.

Selain itu juga ia meminta kepada Kepala Kejaksaan Agung (Keja­gung) untuk mengevaluasi kinerja Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) SBB Anto Widi Nugroho karena lalai dalam melakukan pengawasan terha­dap tahanan yang masih merupakan tahanan jaksa.

Dikatakan, dengan kasus penga­ni­yaan terhadap tahanan Kejaksaan ini merupakan hal yang sangat buruk. Sebab selaku Kejari SBB, ti­dak punya tekad yang kuat untuk membangun komitmen yang humo­ris, responsif dalam melakukan per­baikan berkelanjutan, pembinaan pelayanan yang bermutu, efisien, solutif dan efektif kepada para ta­hanan yang sedang berada dalam tanggungjawab Kejari, sehingga tahan mendapat perlakuan kekera­san rasis di dalam sel.

“Perlakuan kekerasan dan rasis merupakan tindakan yang melang­gar hak asasi. Sebab pemukulan atau penganiayaan terhadap klain saya ini masi merupakan tahanan Kejak­saan.  Sehingga saya menilai  Kejari lemah dalam tanggungjawab fungsi penga­wa­sannya. Sebab itu Kejagung untuk segerah evaluasi bawahannya atau di copot dari jabatannya sehingga hal-hal terkait persoalan penganiyaan terhadap tahanan Kejaksaan tidak terulang lagi,” tuturnya. (S-18)