AMBON, Siwalimanews – Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan aturan baru untuk menambah lagi tugas dari pengurus posyandu di seluruh Indonesia termasuk di Kota Ambon.
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2024 tentang posyandu, tugas pengurus yang dilaksanakan harus berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM).
âTugas posyandu awalnya hanya mengcover bidang kesehatan namun kini tugasnya bertambah, kata Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Ambon Enrico Matitaputty di Balai Kota, Rabu (14/5).
Sesuai dengan aturan yang baru tugas posyandu melingkup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.
âSaya ingatkan penanganan stunting kedepan yang ujung tombaknya adalah posyandu,â tegasnya dalam sambutan.
Olehnya itu perlu dilakukan koorÂ-dinasikan bersama dari tingkat kota sampai ke tingkat paling bawah.
Selain itu dalam melaksanaÂkan tugas pengurus posyandu didukung tim pembina yang ada di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota, kecamatan desa/kelurahan. Untuk itu dalam waktu dekat Pemerintah Kota Ambon akan melantik tim pengurus posyandu tingkat desa kelurahan.
Sementara tim pengurus tingkat kecamatan sudah dilantik untuk masa jabatan 2025-2030.
Setelah melantik tim pengurus posyandu tingkat kecamatan, Enrico juga memimpin rapat evaÂluaÂsi penanganan stunting di Kota Ambon. âDalam melaksaÂnakan program kegiatan sampai level desa sesuai Permendagri, maka tim pengurus tingkat desa kelurahan akan dilantik,â tandasnya. (S-27)