AMBON, Siwalimanews – Kelompok Konstituen yang berada di 15 desa/negeri di Kota Ambon harus mampu memahami isu Violence Agains Women (VAW) atau kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan anak dan inklusi. Hal ini sangatlah penting, agar kelompok Inklusi desa/negeri mampu melakukan pendampingan dan advokasi ditengah masyarakat.
Olehnya, peran kelompok konstiÂtuen desa/negeri perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas penÂdamÂpingan sebagai pusat pengaÂduan/layanan masyarakat berbasis data.
âPenguatan kelompok konstituen dan layanan berbasis komunitas terÂkait kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi hal yang sangat dibutuhkan, sehingga peningkatan kapasitas bagi kelompok konstituen dan layanan berbasis komunitas menjadi hal yang penting sebagai bekal dalam melakukan advokasi ditengah masyarakat,â ungkap PO Inklusi Rumah Generasi, Popy Siahaya, dalam kegiatan Penguatan Isu Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Perkawinan Anak dan Inklusi, yang berlangsung di Hotel Marina, Selasa (8/11).
Dikatakan, tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang isu kekerasan terhaÂdap perempuan, perkawinan anak dan inklusi sosial serta meningÂkatkan pemahaman peserta tentang mekanisme penanganan kasus pendampingan, dan rujukan korban kekerasan ke layanan.
âKami berharap dengan meningÂkatnya kapasitas kelompok konstiÂtuen dapat memudahkan untuk kerja-kerja pendampingan sehingga kedeÂpannya dapat menjadikan kelompok konstituen sebagai pusat pengaÂduan yang berbasis data,â pintanya.
Dijelaskan, dalam program inklusi, penguatan dan pendampingan keÂlomÂpok konstituen merupakan peÂngembangan pendidikan kritis di tingkat warga terhadap persoalan yang dialami kelompok rentan dalam masyarakat, sehingga pendampiÂngan dan edukasi di tingkat warga akan memberdayakan masyarakat untuk mampu mandiri dalam mengeÂnali persoalan-persoalan yang ada dan dapat mencari jalan keluarnya.
Selain itu, Tim Inklusi Rumah Generasi, Okto Pattikawa dalam peÂmaparan materinya dengan topik Peran Pokja Inklusi mengatakan, yang menjadi penerima manfaat dari program Inklusi ini yaitu disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, perempuan dan anak korban kekeÂrasan, kelompok marginal minoritas di wilayah program.
Kata dia, 15 negeri/desa yang menÂjadi sasaran pelaksanaan inklusi ini yaitu Negeri Latuhalat, Seilale, AmaÂhusu, Batu Merah, Galala, Latta, Passo, Nania, Hunuth, Laha, RuÂtong, Kilang, Hukurila, Leahari dan Poka.
âPeran Pokja Inklusi yakni membentuk posko layanan berbasis komunitas sebagai akses layanan sosial yang inklusi dan layanan perlindungan pada perempuan dan anak korban kekerasan, melakukan pendataan terhadap kelompok sasaÂran, melakukan pencegahan terjadiÂnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, melakukan pendampingan dan pemantuan serta melakukan advokasi kebijakan,â katanya.
Untuk diketahui, kegiatan yang berlangsung selama tiga hari terhiÂtung Senin (7/11) hingga Rabu (9/11) itu juga menghadirkan PendamÂping Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Ambon, Retha Purba sebagai fasilitator yang membawaÂkan materinya dengan topik PerlinÂdungan Perempuan dan Anak serta Kepala Dinas Pemberdayaan PeremÂpuan dan Perlindungan Anak MasÂyarakat Desa (DP3MD) Kota Ambon, Meggy Lekatompessy, dengan topiknya Pemenuhan Hak Anak.
Adapun peserta yang dihadirkan berasal dari pemerintah desa/negeri, perwakilan kelompok konstituen, forum media, fasilitator, dan tim inklusi Rumah Generasi. (S-08)