AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Tinggi Maluku diminta untuk tidak melindungi oknum-oknum yang diduga sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi uang makan tenaga kesahatan Covid-19 tahun 2020.
Sikap kejati yang tidak transparan dan terkesan menutupi kasus ini, dari penetapan tersangka yang sudah dilakukan, tentu saja akan menimbulkan ketidakpercayaan publik pada lembaga kejaksaan.
Praktisi hukum, Djidion BatmoÂmolin mengatakan, jika telah ada teÂmuan tindak pidana dan berujung dengan penetapan tersangka, maka sesungguhnya Kejaksaan Tinggi telah mendapatkan dua alat bukti.
Karena itu jika penyidik telah meÂnetapkan tersangka, kata dia saat diwawancara Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (27/10) maka transparansi dari Kejaksaan Tinggi Maluku penting dan tidak boleh ditutup-tutupi, sebab masyaÂrakat memiliki hak untuk mengeÂtahui setiap proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum termasuk kejaksaan tinggi.
âSangat disayangkan, kalau sudah ada penetapan tersangka. Harus diumumkan kepada masyaÂraÂkat, tidak boleh ditutup-tutupi,â tegas Batmomolin.
Menurutnya, sikap yang ditunÂjukkan Kejaksaan Tinggi Maluku tidak seirama dengan instruksi PreÂsiden Joko Widodo maupun Jaksa Agung yang telah mengÂingatkan seluruh aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun keÂjaksaan untuk transparan.
Apalagi, menyangkut kasus duÂgaan korupsi yang telah menyita perhatian publik harus ada tranÂparansi ditengah kondisi menuÂrunnya tingkat kepercayaan publik sebagai akibat dari begitu banyak permainan yang dilakukan aparat penegak hukum.
Tranparansi kata Batmomolin, merupakan bentuk pertangungjaÂwaban hukum kepada masyarakat yang dirugikan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oknum tertentu, sehingga Kejaksaan TiÂnggi tidak perlu melindungi nama tersangka dengan alasan apapun.
Jikalau, Kejaksaan Tinggi MaluÂku tetap saja tidak transparan sedangkan penetapan tersangka telah dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan maka patut dipertanyakan manuver yang dilakukan Kejaksaan Tinggi MaluÂku dalam kasus RSUD Haulussy.
âIni kasus dengan nilai kerugian cukup besar jadi kalau tidak transÂparan itu ada apa, dan jangan saÂlahkan kalau publik menudingnya ada kongkalikong diantara kejakÂsaan tinggi dan tersangka,â ucap Batmomolin.
Batmomolin pun meminta KeÂjaksaan Tinggi Maluku untuk bersiÂkap berani untuk membuka secara terang-benderang status dari saksi-saksi yang telah diperiksa termasuk tersangka kepada publik.
Terpisah praktisi hukum Paris LaÂturake juga meminta Kejaksaan Tinggi Maluku untuk tidak menimÂbulkan kecurigaan publik dengan tidak transparannya proses hukum dalam kasus dugaan korupsi maÂkan dan minum di RS Haulussy.
Dikatakan, Kejaksaan Tinggi Maluku seharusnya transparan jika memang telah ditetapkan tersangÂka dalam kasus makan dan minum tenaga kesehatan di RS Haulussy dan tidak perlu ditutup-tutupi.
âKalau sudah ada tersangka yah harus diumumkan agar publik tahu janga ditutup-tutupi,â ujar Laturake.
Laturake menegaskan, sikap diam dan tidak transparan Kejati MaÂluku ini pada akhirnya akan menimbulkan penilaian buruk terÂhadap proses penegakan hukum dalam perkara yang sedang ditangani.
Harus Transparan
Seperti diberitakan sebelumnya, hingga hari ini, Kejati Maluku maÂsih menutup rapat hasil penyidikan duÂgaan korupsi RS Haulussy, Ambon.
Sontak sikap tertutup Kejaksaan Tinggi Maluku menuai kritikan sejumlah kalangan.
Akedemisi Hukum Unidar, Rauf Pelu meminta, lembaga adhyaksa itu untuk bertindak profesional dalam penuntasan kasus korupsi, siapapun yang diduga terlibat jangan dilindungi.
Hal ini diungkapkan Pelu karena sampai saat ini Kejati belum meÂngungkapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi uang maÂkan minum di RS Haulussy Ambon yang sudah ditetapkan.
Pelu mengatakan, Kejati Maluku harus transparan kepada publik proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang melilit RS milik daeÂrah Maluku ini, publik berhak mengetahuinya, sehingga tidak ada alasan untut ditutupi.
âJaksa harus transparan, untuk apa ditutup publik berhak meÂngetahui perkembangan dan penaÂnganan kasus ini. Apalagi jika itu sudah ada penetapan tersangka, maka harus diungkapkan ke publik, jangan ditutupi, kalau ditutupi maka ini patut dipertanyakan,â tegasnya kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (26/10).
Pelu meminta, tim penyidik Kejati Maluku untuk bertindak transparan dan adil serta tidak berupaya melindungi okum-oknum yang diduga terlibat dalam kasus ini, Apalagi uang negara dikorupsi.
âKorupsi ini pakai uang negara, sehingga uang negara yang dipakai sampai korupsi itu harus terungkap, harus transparan jaÂngan ditutupi, kalau ditutupi diduga ada kongkalikong,â tegasnya.
Jangan Tebang Pilih
Terpisah praktisi Hukum Rony Samloy meminta, Kejati Maluku harus transparan dan jangan ada upaya untuk melindungi birokrasi
Lulusan Fakultas Hukum Unpatti berharap, Kejati tidak tidak tebang pilih terhadap siapapun yang melakukan kesalahan.
âKita berharap bahwa siapapun dia jangan ada perlindungan, kejaksaan harus tetap sesuai dengan SOP yang mereka punya. Harus melakukan penindakan terÂhadap siapapun yang patut diduga bersalah atau yang dijadikan terÂsangka dalam perkara ini,â ujar SamÂloy kepada Siwalima di Ambon, Rabu (27/10).
Ditegaskan, tidak ada orang yang kebal terhadap hukum untuk itu bagi siapapun yang terlibat wajib hukumnya bertanggungjawab diÂdepan hukum, sehingga penetaÂpan tersangka dalam kasus ini yang dilakukan oleh kejaksaan menÂjadi bukti keseriusan KejakÂsaan dalam menyelesaikan masaÂlah korupsi di daerah ini.
Diungkapkan, transparansi saÂngat diperlukan dalam kasus RS Haulussy, sebab jangan sampai terjadi perselingkuhan birokrasi antara pihak kejaksaan dengan RS Haulussy.
Dikatakan, dalam kerangka penegakan hukum terkait dengan kasus korupsi maka orang harus tetap berpijak pada landasan yuÂridis bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas.
Berangkat dari kesadaran ini, katanya, Kejaksaan Tinggi Maluku harus berani untuk bersikap lebih transparan kepada publik, terkait dengan sejauhmana proses huÂkum yang dilakukan agar tidak meÂnimÂbulkan kecurigaan dari masÂyarakat.
Dikatakan, masyarakat sangat berharap kasus yang merugikan negara miliaran rupiah ini diproses secara profesional dan tranpaÂransi, agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan RSUD Haulussy dapat bersih dari praktik korupsi.
Sebaliknya, bila Kejati Maluku tidak transparan dalam melakukan proses hukum, maka harus diperÂtanyakan alasan belum juga diteÂtapkan tersangka, sebab ditaÂkutÂkan jangan sampai ada upaya unÂtuk mengaburkan masalah deÂngan tujuan melindungi birokrasi tertentu yang memiliki hubungan harmonis dengan pemerintah saat ini.
âJadi kita minta saja keberanian Kejati untuk membuka secara pasti kasus ini kalau sudah ada calon tersangka, maka harus ditetapkan, supaya publik juga puas,â tuturnya.
Selain itu, dirinya memberikan apresiasi kepada kejati dan menÂdesak lembaga penegak hukum tersebut untuk transparan dalam penanganan kasus korupsi di RS Haulussy.
Empat Jadi Tersangka
Diberitakan sebelumnya, borok di RS Haulussy yang selama ini ditutupi, akhirnya terungkap deÂngan ditetapkannya empat orang sebagai tersangka.
Penetapan tersangka itu setelah tim penyidik Kejaksaan Tinggi MaÂluku intens melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut.
Tim penyidik akhirnya menemuÂkan adanya dugaan korupsi peÂnyaÂlahgunaan anggaran pada uang makan minum tenaga kesehatan Covid-19 tahun anggaran 2020.
Dari hasil penggalian bukti meÂlalui pemeriksaan saksi-saksi maupun alat bukti yang ditemukan, tim penyidik Kejati Maluku akhirnya menetapkan empat tersangka dalam kasus uang makan minum di RS berplat merah itu.
Informasi penetapan tersangka ini ditutup rapat oleh korps AdhyÂaksa tersebut. Bahkan ketika diÂkonfirmasi Siwalima sejak pekan lalu hingga Selasa (25/10), pihak Kejati Maluku membantah sudah ada penetapan tersangka.
âBelum ada informasi terkait itu,â ujar Kasi Penkum Kejati Maluku, Wahyudi Kareba ini kepada SiwaÂlima melalaui pesan whatsappnya.
Sebelumnya sejak Jumat (20/10) Siwalima juga sudah mengkonfirÂmasi kasus ini, namun juru bicara Kejati ini janji akan cek dan jika sudah ada informasi maka yang bersangkutan akan informasikan.
âBeta cek belum dikonfirmasi, kalau sudah ada konfirmasinya beta info,â ujar Wahyudi melalui peÂsan singkat WA.
Siwalima juga mencoba konfirÂmasi pada Sabtu (22/10) dan Senin (24/10) namun lagi-lagi mendapatÂkan penjelasan yang sama.
Sementara itu, sumber Siwalima di Kejati mengaku, pihaknya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di RS Haulussy Ambon.
Sumber yang minta namanya tidak ditulis ini meyakini kalau empat tersangka itu adalah ASN di RS milik pemerintah tersebut.
âKeempatnya adalah J, NL, HK dan MJ. Semuanya pejabat di RS Haulussy,â ujar sumber itu, Senin (24/10) malam.
Menurutnya, penetapan keempat tersangka tersebut dilakukan sejak Rabu (19/10) lalu.
Bahkan surat penetapan tersaÂngÂka, lanjut sumber itu, sudah disampaikan kepada empat ASN pada RS Haulussy Ambon yang diduga memiliki peranan penting dalam uang makan minum tenaga kesehatan Covid-19 tahun anggaÂran 2020 di RS milik daerah terÂsebut bernilai miliaran rupiah.
Sementara itu, informasi menyaÂngkut penetapan tersangka ini juga ramai dibicarakan di RS Haulussy Ambon. Sumber Siwalima di RS tersebut juga menyebutkan bahwa, pihak kejaksaan telah memberikan surat kepada 4 orang yang diduga ditetapkan sebagai tersangka itu.
âIya pekan lalu itu ramai dibiÂcarakan di sini, tetapi bagusnya cek langsung di kejaksaan,â ujar sumber itu, Selasa (25/10) siang.
Untuk diketahui, pemeriksaan terhadap belasan tenaga medis termasuk para dokter itu karena merekalah yang melakukan pemeÂriksaan kesehatan terhadap Calon Kepala Daerah (Calkada) dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Maluku tahun 2016-2020.
Pada tahun 2017, tercatat dilakÂsanakan tiga Pilkada, yang proses medical check up dilaksanakan di RS Haulussy yakni, Kota Ambon dan KKT.
Selanjutnya pada tahun 2018 lalu, dilaksanakan kegiatan serupa untuk Pilkada Kota Tual, Maluku Tenggara dan Pilgub Maluku.
Kemudian pada tahun 2020, tercatat empat kabupaten yang melaksanakan Pilkada, dimana seluruhnya melakukan medical check up di RS Haulussy, yaitu KaÂbupaten Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya dan Seram Bagian Timur. (S-20)