AMBON, Siwalimanews – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon, menyatakan komitmennya mendukung langkah Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengawasi keberadaan orang asing di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Ambon Raden Indra Iskandarsyah, menyusul rencana pelibatan Imigrasi dalam tim terpadu penertiban wilayah tersebut.

“Kami siap hadir jika dilibatkan dalam tim. Selama ini kami tidak tinggal diam, pengawasan tetap dilakukan secara intensif,” ujar Raden Indra kepada Siwalama, di ruang kerjanya, Kamis (7/8).

Menurut Raden Indra, pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) telah dilakukan secara rutin. Pada April 2025, pihaknya berhasil menangkap sembilan orang asing asal Tiongkok yang melanggar aturan keimigrasian.

Sementara pada Mei 2025, 5 orang asing lainnya juga diamankan. Namun dalam operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) pada Juni di Kabupaten Buru, tidak ditemukan aktivitas orang asing di kawasan tersebut.

Timpora, lanjut Indra, terdiri dari unsur TNI, Polri, Kesbangpol, kejaksaan, camat, dan instansi daerah lainnya. kerja sama lintas sector ini penting, termasuk dengan masyarakat, untuk memberikan laporan jika terdapat aktivitas WNA yang mencurigakan.

“Di Namlea, kami tidak punya petugas permanen, jadi kami hanya bisa bergerak kalau ada laporan. Ini menjadi tantangan tersendiri,” ucap Raden Indra.

Raden Indra juga mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imi­-grasi dan Pemerintah Kabupaten Buru untuk membentuk pos imigrasi di wilayah tersebut. Meski sempat ditawari lokasi di kawasan pasar, namun, tempat itu dinilai kurang representatif.

Sementara terkait dengan keberadaan WNA yang datang sebagai investor maupun tenaga kerja, Indra menjelaskan, masing-masing memiliki syarat berbeda.

“Investor bisa mendapatkan visa selama lima tahun. Untuk tenaga kerja asing, visa surveinya berlaku 60 hari. Jika sesuai, baru diterbitkan izin tinggal terbatas (Kitas) untuk jangka waktu satu tahun,” jelas Raden Indra.

Ia menegaskan, Kantor Imigrasi mendukung pembangunan di Maluku, termasuk kedatangan investor asing. Namun, pengawasan tetap menjadi prioritas, guna menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah NKRI. (S-25)