AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya membuat aturan untuk melegalkan minuman keras jenis sopi.

Keberadaan miras tradisional itu masih jadi perdebatan sengit antara melegalkan atau tidak baik legislatif maupun eksekutif di Maluku.

Dalam rapat paripurna dalam rangka penyerahan RPJMD Pem­prov Maluku tahun 2025-2029 di ruang DPRD Maluku, Selasa (5/8) adu argumen terjadi.

Sejumlah anggota dewan me­nyam­paikan pandangan beragam soal urgensi penataan sopi, mulai dari alasan kultural dan ekonomi lokal, hingga kekhawatiran terhadap dampak sosial dan moral.

Anggota DPRD Andre Taborat menyatakan sopi merupakan bagian dari tradisi masyarakat yang telah turun-temurun.

“Keberadaannya tidak mungkin dihapus secara total. Yang dibutuh­kan saat ini adalah pengaturan peredaran, kata Taborat.

Ia menyebut kalau sopi dilarang pun tetap dijual masyarakat, oleh­nya itu perlu ada regulasi untuk mengendalikannya.

“Mau dilarang tetap mengalir. Perlu regulasi pengendalian. Atur kepada siapa ia boleh mengalir dan batas mana ia dibatasi. Kalau tidak dikendalikan, konsekuensinya kita harus terima resikonya,” ujarnya.

Sementara itu, Rovik Afifudin mengancam pemprov Maluku apa­bila melegalkan peredaran sopi.

Ia menyebut sopi dapat dikelola sebagai industri agar kadar alkohol, kemasan dan distribusinya jelas sehingga tidak bertentangan de­ngan hukum nasional.

“Legalisasi harus dihapus, tidak boleh ada. Kalau mau diatur, atur saja seperti minuman beralkohol lain, tapi jangan sampai disebut legal karena menimbulkan persepsi salah. Dalam Islam, satu tetes minuman beralkohol saja bisa menutup amal ibadah 40 hari. Maka ini soal ke­yakinan dan harus dikelola hati-hati,” ujarnya.

Sementara pandangan berbeda dating dari Anos Yeremias. Ia meni­lai sopi dapat menjadi sumber ekonomi daerah apabila dikelola seperti di Provinsi NTT.

Menurutnya Pemprov NTT suk­ses menekan kriminalitas melalui penataan produksi. Bahkan Pemkab MBD dan KKT sudah memiliki perda mengatur sopi.

“Pertanyaannya salahnya di mana jika dua daerah sudah memberi ruang? Kenapa tidak kita tempuh cara lain, dengan tetap menjaga nilai moral dan agama? Mari kita cari format yang baik agar sopi bisa memberi manfaat bagi masyarakat,” pintanya.

Berbeda dengan itu, Moh. Sukri Wailissa menyampaikan penolakan keras terhadap wacana legalisasi sopi.

“Sopi sebagai pemicu konflik sosial di Maluku. Jika polemik ini terus bergulir, DPRD dapat menggu­nakan hak interpelasi,” tegasnya.

Dikatakan kalau sopi dilegalkan, maka rusak Maluku, karena menya­ng­kut agama dan moral.

“Sudah dua kali disampaikan oleh pemimpin daerah, kalau sampai yang ketiga, kami gunakan hak interpelasi,” ancamnya.

Menanggapi perdebatan itu Gu­bernur Hendrik Lewerissa mengaku pemprov tidak ada kebijakan mele­galkan sopi. Menurutnya, yang dibi­carakan adalah pengaturan berbasis konteks daerah.

“Pemerintah tidak pernah gunakan diksi legalisasi sopi. Yang kami pakai adalah pengaturan, sebab di MBD dan KKT sudah ada perda yang mengatur. Kami terbuka terhadap kritik objektif,” jelasnya.

Di kesempatan itu gubernur juga menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan wakilnya beberapa waktu lalu. “Wagub juga sudah me­nyampaikan permohonan maaf apabila pernyataannya melukai. Jadi jangan lagi dipolitisasi,” pintanya.(S-26)