DOBO, Siwalimanews – Kapolres Kepulauan Aru, AKBP. Albert Perwira Sihite, menegaskan penambang ilegal galian golongan C akan ditindak tegas dan di proses hukum.

“Apalagi sudah diterbitkan surat edaran bupati nomor : 100.3.2 tanggal 28 juli 2025 tentang larangan dan penertiban pertambangan ilegal galian golongan C,” ungkap Kapolres kepada wartawan Sabtu (23/8) di Mapolres Aru.

Dikatakan, dengan surat edaran ini, maka kami dari polres tetap mendukung program kerja bupati kabupaten kepulauan Aru untuk melakukan penindakan terhadap orang/perusahan yang lakukan galian C tanpa ijin penambangan (ilegal).

Akibat penambangan ilegal galian C ini akan berdampak terhadap pengrusakan lingkungan di kabupaten kepulauan Aru. “Kita akan maksimalkan dan lakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku penambangan liar  galian C tersebut,” tegas Kapolres.

Selama ini pelaku baik pribadi maupun perusahan yang lakukan penambangan ilegal beralibi lahan pribadi, Kapolres menegaskan pelaku yang mengaku itu petuanan atau lahan pribadi, pada intinya kamu akan lakukan penindakan dulu dan tujuannya untuk apa, kalau tujuannya untuk bisnis dan tanpa di dukung dengan surat ijin kita akan tindak lanjut dengan proses hukum,” tandasnya.

“Jadi kalau saat penangkapan oleh sat Reskrim bahwa tujuannya untuk membangun rumah masyarakat, kami akan kami liat apakah betul atau tidak, jika betul dan tidak memiliki ijin akan kita tindak,” tambahnya.

“Apalagi yang kedapatan penambangan yang dilakukan perusahaan dengan tidak mengantongi ijin, pasti akan kita tindak dan proses hukum,” tegas Kapolres.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Siwalima hingga saat ini  proses penambangan yang di lakukan PT. Multi Karya Kontruksi milik Salim Pere terus jalan walaupun sudah ada surat edaran yang di keluarkan bupati maupun penegasan penindakan maupun proses hukum yang di tegaskan Kapolres Kepulauan Aru. (S-11)