AMBON, Siwalimanews – Perlu adanya peningkatan kapaÂsisÂtas bagi aparatur desa khususnya di dalam pengelolaan anggaran.
Penegasan ini disampaikan AngÂgota DPRD Provinsi Maluku dapil Kabupaten Seram Bagian Timur, Alimudin Kolatkena kepada SiwaÂlima, Sabtu (15/10).
Menurutnya peningkatan kapaÂsitas perangkat desa khususnya dalam pengelolaan dana desa yang dianggarkan dalam APBD 2023.
Ia mencontohkan banyak perangÂkat desa di Kabupaten asalnya yang tersangkut dengan kasus hukum, apalagi minimnya tenaga pendamÂping desa.
âHarus kita jujur banyak peÂrangkat desa yang tersangkut kasus hukum karena kurangnya pengeÂtahuan mereka soal bagaimana pengelolaan dana desa, ini yang mesti jadi fokus bupati dan wakil bupati kedepan,â katanya.
Salah satu alternatif untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa oleh pemerintah dengan meÂnerjunkan pendamping desa.
Untuk menjembatani persolaan ini maka seluruh perangkat desa haÂruslah dibekali dengan pelatihan peningÂkatan kapasitas pengelolaan dana guna memperkecil potensi terjadinya penyalahgunaan keÂuangan.
âJumlah desa di Maluku ini seribu lebih sedangkan pendamping desa hanya lima lima ratus lebih bagaiÂmana pendampingan ini mau efektif, akhirnya kasus korupsi meningÂkatkan,â tegasnya.
Ia menambahkan selain evaluasi berkala, Dinas Pemberdayaan MaÂsyarakat Desa kabupaten juga harus terus dilakukan agar desa-desa juga merasa kinerja mereka diawasi dan peluang untuk penyalahgunaan dapat diredam. (S-20)