AMBON, Siwalimanews – Kepala Kejaksaan Tinggi Agoes Soenanto Prasetyo mendorong dibentuknya satgas terpagu untuk melakukan penertiban tambang ilegal di Maluku termasuk di Gunung Botak, Kabupaten Buru.

Selain itu Kejaksaan Tinggi juga siap memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah dan BUMN/BUMD dalam proyek strategis.

“Jadi pentingnya sinergi seluruh unsur forkopimda dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di Maluku,” jelas Kajati saat coffee morning bersama forkopimda Provinsi Maluku, Senin (15/9).

Dalam sambutannya, Kajati menyebut forum tersebut menjadi ruang untuk menyamakan persepsi dan menyelaraskan langkah antar-instansi.

“Sinergi forkopimda sangat menentukan keberhasilan upaya menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan kepastian hukum, yang pada akhirnya mendukung kelancaran pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.

Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama antara lain penertiban aktivitas pertambangan ilegal di GB, percepatan koordinasi antara penyidik dan jaksa dalam penanganan perkara, hingga upaya menghindari penumpukan kasus di pengadilan.

“Kami mendorong adanya satgas yang melibatkan TNI–Polri, Kejaksaan dan instansi teknis untuk menindak aktivitas pertambangan ilegal,” pintanya.

Selain itu, Kejati akan terus mengedepankan fungsi intelijen yustisial, penyidikan tindak pidana korupsi, serta pemberian pertimbangan hukum agar setiap kebijakan berjalan sesuai koridor hukum.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya membangun kepercayaan antar-lembaga dan masyarakat.

“Ketika kepercayaan tumbuh, kecepatan meningkat dan biaya menurun. Ketika kepercayaan rendah, kecepatan menurun dan biaya meningkat,” kutip Kajati dari pemikiran Stephen M. R. Covey.

Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh unsur Forkopimda menjaga semangat kebersamaan dalam bingkai nilai lokal “hidup orang basudara”.

“Kita bersatu membangun Maluku ke depan, demi keadilan dan kesejahteraan di setiap kepulauan,” tandasnya. (S-26)