SIWALIMA.id > Berita
Kadis PUPR: Pekerjaan Jalan Lapen Tihu Sesuai RAB
Daerah | Senin, 23 Juni 2025 pukul 22:39 WIT

PIRU, Siwalimanews – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Ahmad Wahyudi menegaskan, proyek pembangunan ruas jalan lapen di Desa Tahalupu ke Dusun Tihu, Kecamatan Huamual Belakang tahun anggaran 2023 dan 2024  sudah dikerjakan sesuai Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) serta spesifikasi teknis.

Untuk itu tudingan yang dilantorkan berbagai pihak, bahwa proyek itu dikerjakan tidak sesuai  RAB dan spesifikasi teknis tidak benar adanya.

“Pekerjaan tersebut sudah sesuai RAB dan spesifikasi teknis. Sementara kerusakan jalan ini akibat faktor alam, dalam hal ini karena tingginya intensitas curah hujan sehingga terjadi kerusakan dan mengakibatkan longsor,” ucap Wahyudi kepada Siwalima, Piru (22/6).

Pekerjaaan proyek ruas jalan lapen Tahalupu – Tihu ini kata Wahyudi, sudah dikerjakan dengan baik dan tidak ada temuan BPK. Pasalnya pekerjaan lapen yang dikerjakan dua tahap terse­-but, telah dilakukan pemeriksaan bersama pada 9 Maret 2024 oleh tim BPK, yang didampingi pihak Inspektorat, konsultan pengawas, PPK dan perwakilan penyedia  untuk pekerjaan tahap I di tahun 2023 dan 19 Februari 2025 untuk pemeriksaan pekerjaan tahap II di tahun 2024.

Akibat pemberitaan media yang beredar saat ini ungkap Kadis, dirinya telah memerintahkan tim dari Dinas PUPR yang terdiri dari PPK, direksi dan staf bina marga untuk turun langsung ke lapangan melihat kondisi terkini ruas jalan tersebut.

Berdasarkan hasil on the spot yang dilakukan tim pada, Jumat (20/6) tersebut, ditemukan kerusakan akibat longsor hanya pada satu titik  kurang lebih 15 meter dan dampak longsoran hanya berkisar 50 meter.

“Untuk diketahui juga bahwa, di tahun 2023 proyek ruas jalan Tahalupu – Tihu dikerjakan dengan membuka akses sepanjang 6 km dan jalan yang di lapen sepanjang 3,900 meter dan sisanya sirtu,” jelas Wahyudi.

Sementara pekerjaan di tahun 2024 lanjut Wahyudi, merupakan lanjutan jalan lapen ke Tihu sekitar 1,250 meter dan pekerjaan ini dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi Perdesaan.

“Untuk diketahui juga bahwa, proyek ruas jalan Tahalupu-Tihu merupakan jalan transportasi perdesaan, dan pekerjaan itu lapen bukan hotmik, sesuai juknis DAK Transdes. Saya berharap, kepada rekan-rekan aktivis yang ingin mengetahui langsung proyek pekerjaan tersebut agar berkoordinasi dengan Dinas terkait agar pemberitaan media bisa berimbang,” pinta Wahyudi.

Menurut Wahyudi, dengan kerusakan jalan sekitar 15 meter akibat longsor itu, Dinas PUPR akan menindaklanjuti dengan memperbaikinya.

Sebelumnya diberitakan, diduga proyek pekerjaan pemba­ngunan ruas jalan Lapen di Desa Tahalupu, Dusun Tihu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023 bermasalah.

Bahkan diduga akibat proyek jalan ini dikerjakan tak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), mengakibatkan jalan tersebut kini mengalami kerusakan yang cukup parah.

“Proyek infrastruktur ruas jalan tersebut, yang dikerjakan CV Putra Mulia ini menghabiskan anggaran Rp7.338.953.081.00 yang bersumber  dari APBD 2023 ini, dikerjakan asal-asalan sehingga kondisinya saat ini rusak parah. Olehnya itu kami menduga kuat proyek tersebut dikerjakan tidak sesuai RAB,” tegas Ketua DPW LIRA Maluku Salim Rumakefing kepada Siwalima di Piru, Senin (16/6).

Menurutnya, pembangunan ruas jalan lapen ini saat disandingkan dengan data di lapangan atas hasil investigasi DPW LIRA Maluku, maka diduga kuat, proyek tersebut dikerjakan asal-asalan.

Untuk itu, pihak CV Putra Mulia selaku kontraktor pelaksana harus bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Sebab ruas jalan yang baru dikerjakan tahun 2023 itu, saat ini sudah rusak parah

“Proyek yang habiskan miliaran rupiah ini, dan merupakan per­panjangan tangan dari Dinas PU SBB ini dinilai mubazir, karena jalan tersebut kini risak parahm,” tandas Rumakefing.

Pasalnya kata Rumakefing, jalan yang baru dikerjakan belum genap 3 tahun ini suda hancur di beberapa titik. Sehingga diduga kuat CV Putra Mulia selaku kontraktor pelaksana dalam mengerjakan proyek ini lebih mengejar keuntungan dari pada kualitas pekerjaan.

“Kenapa demikian? Sebab hasil pekerjaannya saat ini hancur alias rusak total,” ucap Rumakefing.

Untuk itu kata Rumakefing, DPW LIRA Maluku mendesak pihak aparat penegak hukum, baik polisi maupun kejaksaan untuk segera mengusut kasus ini dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat, termasuk mantan Kadis PUPR SBB Nasir Suruali.

Pihak LIRA juga kini telah menyaipkan kuasa hukum untuk melaporkan perihal dugaan ini ke Kejaksaan Tinggi Maluku dan Ditkrimsus Polda Maluku.

“Laporan ini akan dilayangkan ke APH sebab proyek yang menggunakan anggaran negara ini cukup besar, tetapi pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat yakni menikmati akses jalan ter­sebut,” cetus Rumakefing.(S-18)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps