AMBON, Siwalima.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko menyebut Provinsi Maluku membutuhkan intervensi program dari pemerintah pusat jika ingin menekan angka kemiskinan.
Singgih mengatakan data BPS menunjukkan meskipun angka kemiskinan Maluku terus menurun namun Maluku masih berada di jajaran provinsi dengan presentasi penduduk miskin tertinggi di Indonesia.
Dimana sampai dengan tahun 2025 ini angka kemiskinan di Provinsi Maluku masih sebesar 15,38 persen atau berada di posisi 8 dari 34 provinsi.
“Ini bukan hanya soal kurangnya pendapatan tetapi juga soal kurangnya akses pendidikan, layanan kesehatan juga kesempatan kerja yang belum merata dari seluruh kota sampai ke provinsi ke pulau-pulau terpencil,” ucap Singgih dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Maluku yang berlangsung di Lantai 6 Kantor Gubernur, Kamis (11/12).
Diakuinya berdasarkan data pada desa-desa di Maluku terdapat banyak keluarga masih hidup pas-pasan sementara biaya hidup serta kebutuhan dasar terus meningkat sehingga mereka mudah sekali jatuh kembali ke jurang kemiskinan.
Menurutnya untuk membawa keluarga Maluku dari kemiskinan maka dibutuhkan intervensi program dari pemerintah pusat artinya setiap rupiah yang digelontorkan harus berdampak kepada rakyat miskin sebagai wujud kehadiran negara di tengah rakyatnya.
Kebijakan fiskal dan program perlindungan sosial kata Singgih perlu terus difokuskan pada kelompok yang paling rentan agar penurunan angka kemiskinan tidak hanya tercatat di laporan tapi benar-benar terasa di masyarakat.
“Kita juga harus membuat program pemberdayaan ekonomi yang difokuskan bagi perempuan sebab melalui ibu yang sehat akan menjamin masa depan generasi Maluku,” tegas Singgih.
Singgih menegaskan generasi penerus Maluku berhak mendapatkan masa depan yang cerah dan bebas dari lingkaran kemiskinan yang diwariskan secara turun-temurun. “Semua aspirasi yang disampaikan akan kami tindaklanjuti dengan kementerian terkait sehingga ada manfaat bagi Maluku kedepannya,” tegas Singgih. (S-20)
