AMBON, Siwalimanews – Sekretaris daerah Maluku, Sadli meÂnegaskan, Inspektorat akan meÂngaudit anggaran 1,8 miliar di DiÂnas Kesehatan Maluku yang tiÂdak dapat dipertanggungjawabÂkan.
Pasalnya, temuan Inspektorat itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang diatur.
Penegaskan ini diungkapkan Sekda kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Senin (28/4).
Sekda bilang sejak awal dirinya tidak tahu menahu terkait adanya temuan Inspektorat Maluku itu setelah melakukan pendampingan di Dinas Kesehatan.
Namun setelah proses pendamÂpingan selesai, baru dirinya diseÂrahkan data yang berkaitan dengan adanya temuan tersebut.
âBeta juga baru tahu setelah data dari Inspektorat, bahwa ada temuan setelah Inspektorat audit baru dong lapor beta,â ungkapÂnya.
Sekda bahkan membantah isu yang mengatakan jika dirinya saat menjadi Penjabat Gubernur MaÂluku Tahun 2024 lalu, menghambat proses audit yang dilakukan InsÂpektorat terhadap anggaran 1.8 miliar yang diduga bermasalah pada Dinas Kesehatan tersebut.
Dia menegaskan, proses audit terhadap temuan 1.8 miliar tersebut harus tetap berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
âSiapa yang mengamankan, justru saya yang suruh audit. Jadi tetap mekanisme berjalan bukan saya yang hambat,â ucapnya.
Diduga Bau Korupsi
Seperti diberitakan sebelumnya, lebih dari satu miliar rupiah uang daerah di Dinas Kesehatan Maluku, tak bisa dipertanggung jawabkan.
Anggaran belanja tahun 2024 di Dinas Kesehatan Maluku, diduga mengalami kebocoran. Ada sekitar lebih dari Rp1,8 miliar atau tepatnya Rp1.859.464.600 tak bisa diper-tanggungjawabkan.
Kebocoran ini terungkap setelah tim Inspektorat Maluku melakukan pendampingan pengawasan pengeÂloÂlaan keuangan pada Dinas KeseÂhatan Maluku di Kota Ambon, serta penÂdamÂpingan terbatas pada perÂtangÂgungjawaban uang untuk keÂperluan belanja bendahara pengeÂluaran dari bulan Januari-Oktober 2024.
Temuan ini terungkap dari adanya salinan dokumen laporan pendampiÂngan tertanggal 15 Oktober 2024 yang diterima Siwalima, ditandataÂngani Jasmono, Kepala Inspektorat Maluku.
Saat pendampingan tim InspekÂtorat Maluku menemukan kekosoÂngan anggaran pada bank. SemenÂtara uang tunai pada kas sebesar Rp 285.936.000.
Sejak tanggal 8 Februari-27 September 2024, bendahara pengeluaÂran diketahui telah melakukan penÂcairan anggaran (UP/GU/UT) sebeÂsar Rp6.938.987.659. Dari total angÂgaran yang dicairkan, ada sebesar 14% atau yang dicairkan, ada sebeÂsar 14% atau sekitar Rp 986.860.213 memiliki bukti yang tidak lengkap (Januari-Agustus).
Sementara sisanya sebesar Rp5.952.127.446 tidak dapat diyakini kebenarannya atau tidak valid.
Tim Inspektorat menemukan sejumlah permasalahan atas temuan tersebut. Diantaranya, pertangÂgungÂjaÂwaban belanja yang disamÂpaikan tidak memiliki kwitansi proyek; Total nilai belanja pada BKU tidak sesuai dengan nota belanja; Adanya gabungan beberapa nota belanja, contohnya nota belanja bensin, perjalanan dinas; PencataÂtan mendahului nota belanja, conÂtohnya nota belanja bensin; Dan beberapa kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah belum dilakukan pencatatan pada BKU.
Bahkan, hingga pemeriksaan kas pada 10 Oktober 2024, tim dalam laporannya menyebutkan bendahara Dinkes Maluku belum mempertaÂnggungjawabkan belanja sebesar Rp1.859.464.600 (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah). Ini berÂdasarkan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).
Dari proses pendampingan yang dilakukan, tim Inspektorat Maluku menyarankan agar Sekretaris DaeÂrah melakukan audit terhadap bukti-bukti belanja yang tidak dapat ditelusuri.
Tim juga memerintahkan bendaÂhara pengeluaran pada Dinas KeseÂhatan Maluku agar segera memÂpertanggung jawabkan belanja sebesar Rp1.859.464.600.
Ngaku tak Tahu
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Yan Aslian Noor mengaku tidak mengeÂtahui adanya anggaran 1.8 miliar yang menjadi masalah.
Penegasan ini diungkapkan Yan kepada Siwalima di Ambon, Kamis (17/4) merespon adanya infomasi temuan pendampingan inspektorat Maluku yah menemukan adanya 1.8 miliar yang tidak dapat dapat dipertanggungjawabkan.
Yan mengatakan selama menjadi Kepala Dinas Kesehatan, dirinya tidak pernah mendapatkan laporan informasi atau surat dari inspektorat Maluku perihal adanya temuan pendampingan tersebut.
âSaya tidak pernah tahu kalau ada temuan pendampingan dari inspekÂtorat dengan jumlah 1.8 miliar rupiah,â ujar Yan.
Diakuinya inspektorat Maluku memang melakukan review terkait penggunaan anggaran Tahun 2024, tetapi bukan saja dinas kesehatan melainkan seluruh OPD.
Bahkan Yan mengakui belum pernah melihat data atau dokumen resmi dari Inspektorat Maluku terkait dengan adanya temuan 1.8 miliar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
âJadi soal angka 1.8 miliar itu saya tidak tahu, makanya saya kaget dengan adanya pemberitaan itu juga. Kalaupun ada mungkin sebelum saya kadis,â tegasnya.
Kendati begitu, Yan mengaku akan berkoordinasi dengan InspekÂtorat Maluku guna memastikan adanya temuan tersebut. (S-26)