AMBON, Siwalimanews – Puluhan pemuda yang tergabung dalam aliansi Ikatan Keluarga Lima Satu Seira (IKLAS) menuntut PemÂprov Maluku mencabut izin operasional Kapal Andon.
Tuntutan pencabutan izin operasional tersebut diÂsuarakan saat melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur, Kamis (12/6).
Sekretaris IKLAS LasaÂrus Terre dalam orasinya meÂngecam adanya perziÂnaan yang dikeluarkan PemÂprov Maluku kepada nelayan Andon yang telah mengakibatkan kerugian besar masyarakat Seira.
“Pasca beroperasi Kapal Andon di perairan Seira di Tahun 2013 justru merugikan masyarakat disana. Masyarakat adat menangis karena hak-hak mereka dirampas tanpa adanya manfaat yang didapatkan,” ujar Lasarus.
Masyarakat Seira yang selama ini bekerja sebagai nelayan dimana potensi perikanan menjadi sumber pendapatan keluarga harus tergusur dengan adanya kapal andon yang beroperasi.
Akibatnya masyarakat setempat mencari pekerjaan di luar Seira sedangkan kapal andon justru berkeliaran diperairan Seira.
“Kapal Andon harus memberikan dampak dengan dana bagi hasil yang harus mensejahterakan masyarakat, tapi sayangnya sampai sekarang masyarakat disana tetap miskin ekstrem,” kesal Lasarus.
Tak hanya itu izin yang diberikan sejak tahun 2013 lalu tidak diikuti dengan pendampingan bagi adat yang hak-hak di sepelekan.
Karena itu, sudah saatnya pemerintah Provinsi Maluku mengkaji ulang kerja sama antara Pemprov Maluku dengan Pemprov Sulawesi Selatan yang melahirkan perizinan tersebut.
“Kami minta dengan hormat pak Gubernur untuk membatalkan perizinan kapal Andon agar tidak berlarut-larut merugikan masyarakat,” tegas Lasarus.
Merespon tuntutan tersebut, Asisten Bidang Perekonomian dan Keuangan Setda Maluku Kasrul Selang mengaku akan meneruskan tuntas tersebut kepada gubernur Maluku.
Menurutnya setiap pembanguÂnan maupun perizinan wajib memperhatikan tiga aspek yakni ekonomi, lingkungan dan sosial.
“Tentu sumber daya alam yang ada disana harus juga mensejahterakan masyarakat makanya nanti kita bicarakan ini lebih lanjut dengan pak Gubernur,” ujar Kasrul.
Illegal Fishing Marak
Sementara di DPRD Maluku, membawa sejumlah pamflet bertuliskan âtolak nelayan Andonâ, âberdayakan nelayan lokalâ, âstop eksploitasi laut bumi Buan lolarâ, dan âleluhur KKT menangis lihat pengrusakan lautâ.
Koordinator Lapangan (Korlap) Pendemo, Lasarus Renly Terry menjelaskan, aksi ini merupakan respon terhadap maraknya aktivitas kapal Andon dalam penangkapan telur ikan terbang dari Sulawesi dan beroperasi di Perairan Seira.
Menurutnya, kegiatan penangkapan tersebut dinilai tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup nelayan lokal.
âKami datang kesini bukan sekedar protes tetapi bentuk cinta kami kepada tanah leluhur. Kami ingin ada regulasi yang melindungi laut dan masyarakat adat kami,â ujar Lasarus
Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum IKLAS Ambon, Ayub Enus mendesak DPRD Provinsi Maluku untuk segera merancang dan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan. Terutama menyangkut regulasi penangkapan telur ikan terbang dan dan perlindungan hak ulayat laut daerah Provinsi Maluku, terkhususnya di pulau Seira.
âRanperda ini penting agar nelayan lokal punya perlindungan hukum, agar laut kami tidak terus dieksploitasi tanpa memperhatikan hak masyarakat adat,â sambung Ayub
Sementara itu anggota Komisi II DPRD Maluju, Anos Yeremias mengaku persoalan nelayan Andon di Pulau Seira, Kabupaten Kepulauan Tanimbar bukan hal baru.
Selain itu ia juga mengaku ada pro dan kontra antara Masyarakat disana sebab ada yang merasa untuk namun bagi sebagian merasa dirugikan.
âPersoalan ini bukan baru sudah lama. Mestinya ade ade dong jujur bahwa ada pro dan kontra disana. Bagi sebagian masyarakat kehadiran nelayan Andon menguntungkan namun bagi sebagian besar merasa dirugikan,â katanya.
Anos menegaskan, Komisi II tak pernah diam soal masalah, bahkan salah satu anggota komisi, telah Seira untuk mengumpulkan data dan informasi.
âPak Andre Werembinan selaku anggota komisi II juga telah ke Seira untuk kumpulan data dan informasi, setelah itu kami akan jadwalkan ke Siera,â ujar Anos
Anos mengaku, perjuangan soal edaran Menteri KKP tentang penangkapan ikan terukur (PIT) punya kesulitan sendiri sebab urusan pusat bukan daerah.
Ia juga menegaskan berulang kali pihaknya telah menyampaikan ke Menteri KKP untuk melihat kondisi nelayan Andon, namun tak ada perubahan apapun.
âUntuk nelayan Andon tak seÂ-mudah apa yang ade ade samÂ-paikan. Untuk usir mereka saja kita mesti koordinasi dengan semua pihak, misalnya lantamal IX Ambon dan juga Lanal SaumÂ-laki. Berikut setelah dikoordinasi harus ada anggaran itu yang bikin berat. Kita tidak mengeluh karena kita ada disini atas kepercayaan masyarakat dan kami pastikan akan perjuangÂkan itu,â tegasnya. (S-20/S-26)