BULA, Siwalimanews – Honor bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 15 kecamatan dan PPS diduga mencapai miliaran rupiah mengendap di KPU Seram Bagian Timur. Padahal, pelaksanaan pilkada telah usai namun, KPU tak kunjung sudah mencairkan honor 2 bulan terakhir bagi PPS di 198 desa dan honor 1 bulan terakhir bagi petugas PPK di 15 kecamatan.
âBanyak petugas pemungutan suara menunggu hak mereka, meskipun tahapan Pilkada telah usai,â kata Direktur Rumah Muda Anti Korupsi (RUMMI) Fadel RumaÂkat dalam rilis yang diterima Siwalima, Rabu (5/2).
Dikatakan keterlambatan pembaÂyaran ini dinilai mencederai profeÂsioÂnalisme penyelenggaraan pilÂkada.
âPara petugas yang telah bekerja keras, dalam memastikan kelancaran proses demokrasi di Negeri Ita Wotu Nusa tersebut,â katanya.
Olehnya itu ia transparansi dari KPU terkait alasan keterlambatan pencairan anggaran tersebut.
Keterlambatan pembayaran lanjutÂnya, berpotensi menurunkan keperÂcayaan publik terhadap penyeleÂnggara pemilu.
âKami mendesak KPU SBT segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini tanpa penundaan lebih lanjut.
âJika tidak ada kejelasan dalam waktu dekat, RUMMI Maluku akan melakukan aksi lebih lanjut, guna menuntut keadilan,â tegasnya.
Dikatakan, selain mendesak KPU, RUMMI juga meminta pemerintah daerah, serta Bawaslu untuk ikut mengawasi dan memastikan hak-hak PPS dan PPK terpenuhi.
Sementara salah PPK yang namanya tidak mau disebutkan mengaku sudah 2 bulan belum mendapat tunjangan dari KPU SBT.
âBukan hanya PPK belum dapat, tetapi anggota PPS pun sampai saat ini mereka belum mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang diberlakukan,â katanya.
Dirincikan, besaran honor yang harus diterima ketua PPK Rp 2,5 juta, anggota biasa Rp 2,2 juta. Ketua PPS sebesar Rp 1,5 juta, anggota PPS sebesar Rp 1,3 juta. Staf kesekretariatan PPS sebesar Rp 1,1 juta. âJika ditotalkan senilai 3.095.400.000 yang harus di lunasi oleh KPU SBT,â ungkapnya.
Terkait dengan masalah ini, Sekretaris KPU SBT Atakia Kelirey ketika dikonfirmasi Siwalima melalui pesan singkat WhatsApp juga belum merespon.
Bahkan telepon seluler tidak aktif. Hingga berita ini di koran Sekretaris KPU SBT belum berhasil respon. (S-27)