AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengaku, akan kembali menyuarakan penye­le­saian Rancangan Undang-undang Provinsi Kepulauan di DPR.

Komitmen gubernur yang akrab disapa HL ini untuk mendorong penyelesaian RUU tersebut, disampaikan dalam rapat koordinasi na­sional produk hukum daerah yang berlangsung di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (26/8).

Untuk mempercepat penye­lesaian RUU tersebut, guber­nur memastikan telah ber­komunikasi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Su­mangerukka untuk bersama-sama memperjuangkan RUU.

“Beta (saya) sudah bicara dengan Gubernur Sultra dan siap memimpin Forum Kerja Sama Provinsi Kepulauan. Kita harus perjuangkan un­dang-undang ini sampai tuntas di DPR,” tegas guber­nur dalam rilisnya yang di­terima redaksi Siwalima, Rabu (27/8).

Gubernur mengaku, Un­dang-undang ini harus dise­lesaikan, sebab selama ini, pemerintah pusat masih me­nyamaratakan provinsi kepu­lauan dengan provinsi daratan, padahal tantangannya jauh berbeda.

Pendekatan provinsi kepulauan harus berbeda dengan provinsi da­ratan, termasuk dalam pengaloka­sian anggaran dari pemerintah pusat.

“UU Provinsi Kepulauan ini akan mengubah cara pemerintah pusat dalam mendistribusikan anggaran, sebab tak lagi semata berdasarkan luas daratan atau jumlah penduduk,” jelas gubernur.

Alokasi anggaran untuk provinsi kepulauan kata gubernur, harus juga mempertimbangkan biaya kema­halan pembangunan di wilayah kepulauan yang cendrung lebih tinggi.

Jika DPR mengesahkan RUU Ke­pulauan menjadi undang-undang, maka dipastikan Maluku bersama tujuh provinsi kepulauan lainnya akan mendapatkan perhatian lebih besar dari Pemerintah Pusat.

Temui Dispora Maluku

Sementara itu, disela-sela kun­jungan kerjannya ke Sulawesi Tenggara, HL juga menyempatkan diri bersilahturahmi dengan mas­yarakat Maluku yang ada di Kota Kendari, Selasa (26/8) malam.

Didampingi Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun, HL mengajak masyarakat Maluku di tanah rantau atau diaspora, untuk menebarkan pesan damai, guna mendukung pembangunan yang sementara dilakukan pemerintah provinsi.

“Beta  merasa luar biasa dan bersukacita bisa bertemu langsung dengan basudara semua di rantau ini. Malam ini adalah kesempatan yang penuh berkat,” ucap HL.

HL mengungkapkan, Maluku saat ini membutuhkan begitu banyak pembangunan jika ingin sama dengan beberapa daerah lain yang sudah maju di Indonesia.

Kondisi Maluku yang masuk dalam kategori miskin ke delapan, tentu berbanding terbalik dengan kekayaan alam yang melimpah, tapi masih berada di jajaran termiskin.

“Enam bulan enam hari beta (saya) menjabat, masih banyak pekerjaan rumah. Perlahan-lahan kita harus benahi satu per satu,” ujar HL.

Untuk itu, HL mengajak mas­yarakat Maluku dimanapun berada, untuk ikut mendorong perubahan, bukan hanya lewat dana tapi lewat ide, jejaring dan semangat per­saudaraan.

Pasalnya, pembangunan Maluku sejati tidak hanya soal infrastruktur jalan, jembatan dan gedung saja, melainkan membangun hubungan sosial yang damai.

“Kalau gagal menjaga hubungan basudara, percuma. Konflik cuma bikin semua jadi abu. Tidak ada yang menang, semua rugi,” tandas HL.

HL juga minta, masyarakat Malu­ku di perantauan untuk menjadi duta yang menyebarkan semangat perda­maian, bukan kebencian dan hoax, termasuk pada media-media sosial.

“Mari katong gunakan media sosial untuk menyebar pesan persaudaraan, bukan kebencian, karena perdamaian merupakan fondasi kuat dalam pembangunan daerah dan lebih penting dari proyek apa pun,” himbau HL.

Ia juga  mengingatkan masyarakat Maluku di perantauan, agar me­luangkan waktu untuk kembali melihat kampung halaman sebagai tempat datuk dan moyang.

“Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan lupa kalau ada waktu, pulang ka kampong. Maluku su maju, mari sama-sama kita bangun,” ajak HL. (S-20)