AMBON, Siwalima.id – Dewan Pimpinan Pusat Hena Hetu, mendukung langkah Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp 1,5 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur.
Pasalnya, ditengah situasi fiskal yang ketat serta terbatasnya ruang gerak APBD, langkah gubernur dinilai, sebagai opsi strategis untuk mempercepat pembangunan dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat Maluku.
Meski demikian, pemanfaatan dana pinjaman harus dirancang secara hati-hati, terukur serta berorientasi pada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah serta memperkuat ekonomi lokal dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Pinjaman ini bukan sekadar angka, tapi jadi alat untuk bangun ketahanan pangan, perkuat ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat dari desa hingga pesisir,” tulis Fungsionaris DPP Hena Hetu, Rajab Tatuhey dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima, Selasa (25/11).
Ia juga mengingatkan, pemprov untuk tidak mengulangi pengalaman masa lalu, ketika sejumlah program pembangunan tersendat, dikarenakan lemahnya perencanaan maupun minimnya partisipasi publik, serta ketiadaan tolok ukur keberhasilan yang jelas.
“Kita tidak boleh jatuh ke lubang yang sama. Kegiatan tanpa perencanaan hanya berujung amburadul. Setiap rupiah dari pinjaman ini harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, perencanaan harus matang, berbasis data dan melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek,” tegas Rajab.
DPP Hena Hetu kata rajab, juga mendorong agar dana pinjaman tersebut diarahkan pada program-program strategis yang memberikan dampak langsung pada masyarakat, seperti penguatan ketahanan pangan berbasis lokal, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pedalaman, pembangunan infrastruktur penunjang distribusi hasil produksi rakyatm hingga digitalisasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan desa.
Berbagai program ini, harus dirancang secara berkelanjutan, guna mendukung potensi investasi besar yang akan berlangsung di Maluku, termasuk pengembangan Blok Abadi Masela.
Pinjaman Rp1,5 triliun ini dinilai, tidak semestinya dihabiskan dalam satu tahun anggaran. Pemanfaatan ideal dilakukan dalam rentang tiga tahun, agar evaluasi terhadap output dan outcome tiap program dapat dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
“Paling tidak pinjaman ini digunakan selama tiga tahun anggaran agar bisa dievaluasi dan diperbaiki dari waktu ke waktu. Kami yakin semua ini untuk kebaikan Maluku,” tandas Rajab.
DPP Hena Hetu menurut Rajab, berkomitmen untuk mengawal transparansi dan pembangunan berkeadilan di Provinsi Maluku. Organisasi ini, siap menjadi mitra kritis, sekaligus konstruktif dalam setiap tahapan pembangunan daerah.(S-26)
